Jokowi: Sejak Zaman VOC, 400 Tahun Lalu Kita Tak Dapat Apa-apa! Itu Harus Kita Setop

PRESIDEN  Joko Widodo (Jokowi) meminta hilirasi industri dilakukan maksimal. Hal ini demi memutus ekspor bahan mentah yang sudah jadi kebiasaan Indonesia sejak 400 tahun lalu. Kebiasaan ini, sambung dia, harus dihentikan karena negara tidak mendapat apapun dari ekspor bahan mentah. 

“Sejak zaman VOC 400 tahun yang lalu, kita mengirim bahan mentah sampai sekarang juga mentah. Itu harus kita setop, setop, setop. Kita enggak dapat apa-apa,” kata Jokowi saat membuka acara Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Selasa, 1 Maret. 

Jokowi mengatakan Indonesia kerap mengekspor komoditas pertanian dan petambangan secara mentah ke luar negeri. Tapi, langkah ini membuat Tanah Air tak mendapatkan nilai tambah sehingga dia memutuskan melarang pengiriman barang mentah ke luar negeri.

Baca Juga:Gempa Magnitudo 4,8 Guncang BantenJadi Seteru Ukraina, Begini Kondisi Perekonomian Rusia

Kita harus mendapatkan nilai tambah, kita harus mendapat added value. Sebab itu, 2020 saya sudah sampaikan setop nikel. Enggak boleh ekspor lagi nikel, bahan mentah nikel. Setop. Kiriman harus minimal setengah jadi kemudian nanti berikutnya harus barang jadi,” tegasnya.

 “Nilai tambah itu apa? Terbuka lapangan pekerjaan yang gede di Indonesia, pajaknya bayar di Indonesia, bea keluar bayar di Indonesia, PPN bayar di Indonesia, PNBP ada di Indonesia, dapat semua kita di situ,” imbuh eks Gubernur DKI Jakarta tersebut. 

Jokowi bilang langkah seamcam ini memang mendapatkan tentangan dari banyak pihak. Misalnya saja, Indonesia berpotensi mendapat sanksi dari Uni Eropa karena melarang ekspor bahan mentah nikel.

Tapi, langkah semacam ini perlu diambil agar Indonesia mendapat nilai tambah dari berbagai pengolahan bahan mentah. “Kalau sudah setop nikel 2020 tahun ini nanti akan kita setop lagi. Setop bauksit, bauksit akan menjadi alumina, bauksit setop, tahun depan setop tembaga, tembaga dicampur nikel,” ujar Jokowi. “Sehingga tadi nilai tambah itu ada di dalam negeri inilah yang kita namakan transformasi ekonomi,” pungkasnya. (*)