KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan, hubungan NU dengan PKB saat ini baik-baik saja.
“NU oke-oke ajalah dengan PKB,” kata Cak Imin dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/2/2022).
Ia menyatakan, pihaknya akan mengusulkan NU dan Muhammadiyah untuk menjadi penerima hadiah nobel perdamaian.
Baca Juga:Analisa Potensi Tsunami 8,28 Meter dari Selat Sunda, BMKG: Kawasan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon Bakal Terhempas Jika Itu TerjadiDuduk Perkara Raja Sunda Kuno, Siapa Sesungguhnya yang Bergelar Prabhu Siliwangi?
Dalam forum tersebut, Cak Imin mendapatkan pertanyaan terkait apakah inisiasi tersebut merupakan strategi politik balas budi supaya dirinya dapat kembali merapat kepada NU. Cak Imin pun menampik tudingan tersebut.
“Soal apakah ada hubungannya (dengan politik balas budi) sama sekali enggak ada. Makanya saya pakai di DPR bukan saya konferensi pers di DPP PKB atau acara-acara partai. Ini resmi saya sebagai wakil ketua DPR yang punya hubungan langsung nanti sebagai parlemen,” katanya.
Muhaimin juga menjelaskan, jika ada yang menyebut bahwa PKB dan PBNU memiliki masalah sejak PBNU dipimpin oleh KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, maka hal tersebut dipastikan tidak benar.
“Itu salah informasi saja kalau ada yang mengira seperti itu, sampai saat ini PBNU dan PKB baik-baik saja,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia juga menjelaskan terkait pernyataan Gus Yaqut yang kemungkinan disalah pahami oleh masyarakat.
“Itu salah baca informasinya. Salah memahami statement saja. Kan Gus Yaqut bilang NU tidak boleh jadi alat politik. Memang NU enggak pernah menjadi alat politik, tapi kalau PKB lahir dari NU itu benar,” kata Cak Imin.
Cak Imin juga menyebut bahwa pihaknya ingin NU dicintai dan diterima oleh berbagai kelompok.
Baca Juga:Terungkap Korupsi Dana Covid-19, Mantan Kadis Pangan Minahasa Utara, Negara Rugi Rp61 miliarMengungkap Rahasia Serat Darmogandul
“Ya kita juga beri kesempatan NU untuk bisa diterima semua partai, juga dicintai dan diterima semua kelompok,” kata Cak Imin.
Sebelumya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menegaskan kembali bahwa NU dilarang terlibat secara kelembagaan dalam politik praktis.
Dia menegaskan kembali hal itu menyusul peristiwa konsolidasi politik yang melibatkan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sidoarjo dan Banyuwangi di Jawa Timur baru-baru ini.