Pada wilayah ring tiga terdapat juga 1 (satu) pembangkit listrik tenaga uap batu bara. PLTU batu bara tersebut mendapatkan izin lokasi pendirian di bawah bendera PT. Indo Ridlatama Power (PT. IRP) yang berlokasi di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Terdapat 94 lubang bekas tambang batu bara yang tersebar di atas kawasan IKN. Dari jumlah tersebut 5 (lima) perusahaan terbanyak yang meninggalkan lubang tambang adalah PT. Singlurus Pratama (22 lubang), PT. Perdana Maju Utama (16 lubang), CV. Hardiyatul Isyal (10 lubang), PT. Palawan Investama (9 lubang) dan CV. Amindo Pratama (8 lubang).
Penelusuran dalam laporan berjudul “Untuk siapa ibu kota baru?” ini menemukan nama-nama yang berpotensi menjadi penerima manfaat atas proyek tersebut, yaitu para politisi nasional dan lokal, beserta keluarganya yang memiliki konsesi industri ekstraktif
Baca Juga:Periksa 63 Saksi, Terungkap Ada 6 Korban Diduga Dianiaya dan CacatFakta Baru Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat, Polisi: 656 Penghuni Sejak Tahun 2010
Selama webinar pada 22 Januari, ekonom senior Faisal Basri berspekulasi bahwa hubungan dekat Hashim dengan pemerintah telah mengubahnya menjadi salah satu yang disebut oligarki yang mendapat manfaat dari relokasi ibu kota melalui proyek pasokan airnya.
Faisal juga mempermasalahkan tidak adanya transparansi transaksi antara negara dan pemilik konsesi seperti Sutanto, Hasyim atau bahkan saudaranya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta dengan vendor yang ditunjuk untuk menyediakan bahan untuk pembangunan ibu kota baru.
“Tidak ada yang namanya makan siang gratis,” katanya.
https://www.youtube.com/watch?v=47d2_P3IbFc
“Saya terkejut dan saya kecewa dengan nama saya disebut-sebut seolah-olah bagian dari oligarki,” kata Hashim dikutip dari Kompas TV, Rabu (9/2/2022).
“Seolah-olah terus dapat rezeki dari pemerintah, dapat pembagian proyek dari pemerintah, dan seolah-olah ini bagian suatu deal politik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi agar Prabowo ditarik atau disambut sebagai bagian dari pemerintah Indonesia tahun 2019,” tambah dia.
Hashim memang mengakui, perusahaannya memiliki bisnis suplai air bersih di Kalimantan Timur. Kendati begitu, bisnis tersebut sudah eksis sejak 2016 atau jauh sebelum Presiden Jokowi mengumumkan lokasi IKN.
Menurut Hashim, bisnis penyediaan air di Kaltim awalnya untuk memenuhi kebutuhan operasional Arsari Group di sana. Ia pun menyewa konsultan asal Belanda, Witteveen Bos, untuk mensurvei pasokan air.