BERITA-Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan diskon tagihan listrik diperpanjang hingga September 2021. Diskon ini berlaku untuk pelanggan PT PLN (Persero) golongan 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA. Perpanjangan diskon ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dampak dari pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, diskon tagihan listrik yang akan diberikan yaitu berupa diskon 50 persen bagi pelanggan rumah tangga, bisnis, dan industri 450 VA, dan diskon 25 persen bagi pelanggan rumah tangga 900 VA.
“Kami dengan PPKM ini akan memperpanjang diskon untuk 450 VA 50 persen dan 900 VA dengan diskon 25 persen sampai kuartal III, durasinya diperpanjang menjadi sembilan bulan sampai September 2021,” katanya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat, 2 Juli.
Baca Juga:KNKT: KMP Yunicee Ternyata Tak Pancarkan Sinyal Bahaya saat Tenggelam di GilimanukPencarian 18 Orang Korban Tenggelamnya KMP Yunicee
Sri Mulyani berujar perkiraan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,91 triliun dari alokasi semester I-2021 Rp5,67 triliun, sehingga total perkiraan kebutuhan anggaran hingga September 2021 mencapai Rp7,58 triliun.
Tak hanya diskon tagihan listrik, pemerintah juga memperpanjang biaya rekening minimum, biaya beban/ abonemen hingga September 2021. Ini ditujukan untuk 1,14 juta pelanggan bisnis, industri, dan sosial dengan diskon sebesar 50 persen.
“Diskon diturunkan dari 100 persen sekarang 50 persen. Perkiraan kebutuhan dana Rp420 miliar yang untuk semester I sudah cover Rp1,275 triliun. Sekarang total anggaran dalam biaya abonemen Rp1,69 triliun,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dirinya sudah berdiskusi dengan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk membahas bantuan listrik.
“Termasuk listrik, saya telepon Menteri ESDM akan diatur, jadi tidak ada masalah,” ujarnya, dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, 1 Juli.
Luhut mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta dirinya untuk memastikan penanganan COVID-19 tersebut tidak hanya untuk menangani sektor kesehatan, namun juga untuk melindungi rakyat bawah. Untuk itu, pemerintah akan mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Jadi Presiden menekankan masyarakat menengah ke bawah betul-betul harus dilindungi. Melalui langkah tersebut PPKM Darurat akan mitigasi dan recovery ekonomi kita juga akan lebih cepat dari sebelumnya,” katanya. (*)