BERITA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut tuntas 21 juta data ganda penerima bansos yang diduga terjadi di era Juliari Peter Batubara menjabat Menteri Sosial. Sebab, kemunculan data tersebut berpotensi telah terjadi penyalagunaan atau korupsi.
Hal itu disampaikan oleh pengamat sosial politik, Muslim Arbi menanggapi kedatangan Menteri Sosial Tri Rismaharini ke KPK untuk melaporkan 21 juta data ganda penerima bansos yang telah dinonaktifkan sesuai dengan rekomendasi KPK pada Jumat (30/4).
Baca: Risma Lapor 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos ke KPK, Siapa Penanggung Jawab Pendataannya?
Baca Juga:Cegat Pemudik, GT Palimanan Disekat 24 JamBuru Teroris KKB Papua, Ternyata ‘Pasukan Setan’ TNI Ini Bermula dari Cirebon
“Jika laporan Risma ke KPK itu benar adanya, maka itu satu skandal korupsi besar soal bansos yang dilakukan oleh Kemensos, oleh Menteri sebelum Risma,” ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/5).
Menurut Muslim, KPK harus mengusut tuntas 21 juta data ganda tersebut karena berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Kalau dilakukan oleh oknum atau partai tertentu, maka sudah pasti untuk kepentingan partainya.
Baca: Hapus Bansos Tunai, Mensos Risma: Kami akan Gunakan Transaksi Secara Elektronik
“Apakah itu oleh oknum-oknum penguasa atau partai-partai penguasa? Atau partai-partai yang koalisi dengan kekuasaan, maka KPK perlu ungkap tuntas dan bongkar skandal di baliknya, tangkap dan hukum pelakunya, tidak perlu rasa takut,” pungkas Muslim. (*)