Dikutip dari Detik.com (23 Juli 2008), jalur proyek jalan tol tersebut mengenai wilayah milik 32 ponpes yang berlokasi di Desa Waringin, Kecamatan Babakan, Cirebon. Selain itu, pembangunan Jalan Tol Cipali juga dikhawatirkan akan merusak, atau setidaknya mengubah, situs-situs budaya dan sosial yang disebut-sebut sudah ada sejak ratusan tahun silam.
Kendati memakan waktu cukup lama, pemerintahan SBY mampu menuntaskan masalah tersebut. Proyek Tol Cipali pun siap dibangkitkan setelah mangkrak bertahun-tahun sedari rezim Soeharto masih berdiri.
Peletakan batu pertama lanjutan proyek Tol Cipali dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum era SBY, Djoko Kirmanto, pada 8 Desember 2011. Diwartakan Media Indonesia (17 Juli 2015), dana yang dibutuhkan untuk menggarap proyek sebesar Rp12,56 triliun.
Baca Juga:Bencana Belum Usai, Bibit Sayur, Bunga dan Buah Ilegal dari 9 Negara Masuk IndonesiaKematian Jenghis Khan Diawali Demam, Serangan Wabah? Belum Terungkap
Namun, lagi-lagi proses pembangunan Tol Cipali terkendala. “Tersendatnya pekerjaan fisik jalan tol ini akibat adanya kendala pembebasan lahan di daerah Subang dan Cirebon,” ungkap Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) saat itu, Eten Koseli, dilansir PosKotaNews (3 April 2012).
Setelah urusan pembebasan tanah tuntas, proyek kembali dilanjutkan. Hanya saja, sesuai yang tercantum dalam kontrak kerjanya, pembangunan Tol Cipali ditargetkan berakhir pada Agustus 2015. Itu artinya, proyek ini selesai ketika SBY sudah tidak menjabat presiden lagi.
Sejak 2014, Jokowi terpilih sebagai Presiden RI dan langsung menggenjot pembangunan infrastruktur, termasuk percepatan pembangunan Tol Cipali. Alhasil, proyek tol panjang ini mampu diselesaikan dua bulan lebih cepat dari target semula. Presiden Jokowi pun meresmikan Tol Cipali pada 13 Juni 2015. (*)