JAKARTA-Badan Pengawas Pemilu mengungkapkan ada sebanyak 43 tempat pemungutan suara (TPS) berpotensi menggelar pemungutan suara ulang (PSU). Karena, ada temuan pelanggaran yang memungkinkan dilakukannya PSU sesuai aturan yang berlaku.
Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, mengungkapkan, PSU itu berpotensi dilakukan karena pengawas TPS menemukan sejumlah pelanggaran. Seperti pemilih menggunakan hak pilih orang lain, pemilih tidak berhak menggunakan hak pilih, pemilih mencoblos di lebih dari satu TPS.
https://youtu.be/UXvwbnUmKcU
“Ada 43 TPS yang berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU,” ujar Fritz dalam konferensi pers secara virtual Rabu 9 Desember 2020.
Baca Juga:Ilmuwan Temukan Pelaku Mutilasi Memiliki Kombinasi Masalah Kesehatan MentalMiliter AS Bantah Kajian Baru tentang Korban Sipil Afghanistan
Menurutnya, ada pula pelanggaran bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mencoblos surat suara. KPPS juga ada yang membagikan surat suara kepada saksi paslon untuk dicoblos.
“Terhadap tindakan seperti itu, ada rekomendasi untuk PSU dan tindak lanjut pelanggaran pidananya,” kata Fritz.
TPS yang berpotensi PSU, antara lain terdapat di Banggai, Barito Selatan, Binjai, Bungo, Gunung Kidul, Indramayu, Bolaang Mongondow Timur, Labuhan Batu Utara, Tolitoli, Makassar, dan Nabire.
Ia menjelaskan, UU Pilkada sudah menyebutkan bahwa PSU, pemilihan lanjutan, maupun penundaan pemilihan dapat dilakukan jika terjadi gangguan keamanan. Khususnya yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan.
Dia menjelaskan, pasal 112 UU Pilkada mengatur penyebab dilakukannya PSU. Antara lain, terdapat pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan dan penghitungan tidak dilakukan dengan tata cara yang sudah ditetapkan.
“Kedua, petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang digunakan,” katanya.
Kemudian, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan. Sehingga menjadi tidak sah, serta ada pemilih menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali.
Baca Juga:Putra Sulung dan Menantu Jokowi, Media Asing Soroti Dinasti Politik di Pilkada 2020Hitung Cepat Charta Politika, Gibran-Teguh Unggul 87,15 Persen di Pilkada Solo
“Jadi, UU sudah memberikan batasan-batasan pemilihan ulang dapat dilakukan,” kata Fritz.
Menurutnya, Bawaslu mendapatkan laporan tersebut dari hasil pengawasan langsung pengawas di TPS yang ada di seluruh Indonesia. Yang jumlahnya mencapai 290 ribuan TPS.
Laporan tersebut disampaikan melalui Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) Pilkada 2020. Sistem itu bersifat real time dan sampai saat ini sudah tercatat 175.593 TPS yang sudah masuk laporannya. (*)