SEKJEN DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya mendukung sepenuhnya langkah pemberantasan korupsi. Hal ini seiring dengan ditangkapnya, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) terkait dugaan kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) paket sembako untuk pengananan COVID-19 di Jabodetabek.
Adapun Juliari merupakan kader PDIP. Ia menyandang posisi sebagai wakil bendahara umum di partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut. Saat ini, Juliari sudah meyerahkan diri dan tiba di Gedung KPK sekira pukul 02.50 WIB, Minggu dini hari, 6 Desember 2020.
Dalam dua pekan ini, KPK telah melakukan OTT terhadap tiga kader partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu. Dua kader PDIP sebelumnya adalah Bupati Banggai Laut Wenny Bukarno dan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.
Baca Juga:Juliari Batubara: Saya Buat Surat Pengunduran DiriResmi Ditahan KPK, Tangan Juliari Batubara Diborgol dan Kenakan Rompi Oranye
“Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut,” katanya, dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 6 Desember.
Atas beberapa kejadian OTT yang menimpa kadernya, Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan secara terus menerus mengingatkan para kadernya untuk selalu menjaga integritas dan tidak mengalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi.
“Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi. Kalau sudah menyangkut hal tersebut,” ucapnya.
Media sosial Twitter langsung memanas, tagar PDI menjadi tag paling banyak dibicarakan publik pada Minggu (6/12/2020). Bahkan salah satu warganet mengkritisi slogan wong cilik pada partai berlambang banteng ini.
Warganet pun riuh di media sosial menanggapi penetapan tersangka terhadap Mensos Juliari. Termasuk mengkritisi kader-kader PDI Perjuangan yang tersangkut kasus dugaan korupsi beberapa pekan terakhir. (*)