John Brennan, mantan kepala Badan Intelijen Pusat AS (CIA), menyebut pembunuhan itu sebagai “kejahatan”. Pejabat PBB juga mengatakan pembunuhan itu “ilegal” dan “kejahatan” terhadap seorang pejabat pemerintah.
Kedua, pejabat dan pakar media Israel mengabaikan fakta bahwa pembunuhan tersebut melanggengkan citra Israel dengan menggunakan cara tidak sah untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya, sehingga merusak legitimasi dan kredibilitasnya di arena internasional.
Ketiga, sehubungan dengan Arab Saudi dan UEA (yang keduanya baru-baru ini meningkatkan hubungan dengan Israel) pembunuhan tersebut berpotensi mengguncang seluruh kawasan Teluk sehingga merugikan kepentingan nasional mereka.
Baca Juga:Ada 59.514 Berkas Kasus Piutang Negara Nilainya Rp 75,3 triliun, DJKN: Belum TertagihManchester United Bidik Tiga Poin di Markas West Ham United
Keempat, meskipun Presiden terpilih AS Biden belum secara terbuka mengomentari pembunuhan tersebut pada tulisan ini, komentar oleh mantan pejabat era Barack Obama mendukung Israel, yang menegaskan bahwa rencana Biden untuk mengembalikan AS ke perjanjian nuklir Iran salah arah.
Kelima, jika niat utama Israel untuk membunuh Fakhrizadeh adalah untuk menyebabkan kemunduran dalam program nuklir Iran, maka hal yang sebaliknya mungkin terjadi.
Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei telah mengeluarkan perintah tegas bahwa proyek ilmiah dan penelitian yang dilakukan oleh Fakhrizadeh harus terus berlanjut, setelah apa yang dipandang banyak orang Iran sebagai “serangan teror”.
Sekarang ada seruan yang berkembang di Parlemen Iran untuk mengakhiri adopsi sukarela Iran atas Protokol Tambahan IAEA (Badan Tenaga Atom Internasional) yang mengganggu serta rezim inspeksinya, di mana beberapa anggota parlemen menunjukkan bahwa nama Fakhrizadeh diungkapkan kepada Israel bertahun-tahun yang lalu ketika mereka mendapatkan daftar ilmuwan Iran dari IAEA, di mana lima di antaranya telah dibunuh. Seorang lainnya selamat dari upaya pembunuhan, tulis Kaveh Afrasiabi.
Laporan IAEA terbaru tentang Iran, yang dikeluarkan pada November, sekali lagi mengkonfirmasi kepatuhan penuh Iran terhadap langkah-langkah transparansi ekstensif yang ditetapkan dalam perjanjian nuklir Iran dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, mengutip kepatuhan Iran dengan permintaan badan tersebut untuk memeriksa dua situs tambahan yang sebelumnya tidak dilaporkan.
Seperti laporan sebelumnya, IAEA telah mengkonfirmasi tidak adanya bukti pengalihan bahan nuklir untuk keperluan senjata.