JAKARTA-Sejumlah tokoh Madura menemui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait pemekaran pulau Madura menjadi provinsi terpisah dari Jawa Timur.
Mahfud menilai permintaan itu bukan sesuatu yang sulit. Asalkan, kendala-kendala administratif harus segera diselesaikan. Apalagi, lanjut Mahfud, tokoh-tokoh Madura saat ini sudah lebih kompak, termasuk bupati dan DPRD-nya.
“Saya kira kalau Madura sudah memenuhi syarat nanti tinggal di bawa ke DPRD Jawa Timur. Saya kira tidak terlalu sulit asal syarat-syarat minimal itu sudah terpenuhi,” ujar Mahfud melalui keterangan tertulis, Kamis (19/11/2020).
Baca Juga:Anggota Komisi I Fraksi PPP: TNI Jaga Pertahanan, Polri Tugas Keamanan, Baliho Urusan Satpol PPWHO Tegaskan Vaksin Bukan Solusi Tangani Pandemi Covid-19
Adapun tokoh masyarakat Madura yang menemui Mahfud meminta agar Mahfud yang juga berasal dari Pulau Garam itu, ikut memperjuangkan keinginan masyarakat Madura.
“Kami mohon bapak Profesor Mahfud MD untuk bersama-sama mengawal. Kami juga minta kepada bapak profesor untuk menjadi figur utama proses Madura menjadi provinsi,” ujar Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, H. Ahmad Zaini.
Ahmad Zaini menjelaskan, untuk memenuhi persyaratan pemekaran, saat ini tim Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, sedang menyiapkan pemekaran Kabupaten Pamekasan menjadi Kota Madya.
“Saat ini sedang dibahas dan disusun Pamekasan menjadi kota. Setelah proses itu, kita bikin rumusan bersama-sama proses kota dan provinsi,” ujarnya.
Selain itu, Ahmad Zaini juga menitipkan pesan untuk Presiden Joko Widodo, agar infrastruktur di Pulau Madura mendapat perhatian, khususnya terkait dengan pembangunan jalan lintas Madura untuk diperlebar atau dibuatkan jalan tol.
“Kami awal 2020 pernah mengajukan ke bapak presiden minta supaya dibuatkan jalan pintas atau jalan tol yang tanda tangan kiai-kiai, tapi sampai sekarang belum ada proses. Jadi mohon kepada bapak Mahfud disampaikan ke bapak presiden,” katanya. (*)