Khusus untuk Firli Bahuri dan kawan-kawannya sebagai Pimpinan lembaga antikorupsi alias KPK, mestinya memahami dan peka bahwa Indonesia sedang dilanda wabah Covid-19 yang telah memporak-porandakan kehidupan terutama ekonomi masyarakat. Sehingga tidak etis jika para pejabat malah meminta anggaran untuk pembelian mobil dinas seharga miliaran rupiah. Tidak elok lembaga penegak hukum malah terkesan terjebak pada pola hidup serakah.
Kita patut bangga kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah memastikan menolak fasilitas mobil dinas. “Kami, Dewas (Dewan Pengawas), punya sikap menolak pemberian mobil dinas tersebut,” kata Tumpak Panggabean, Ketua Dewas KPK pada awak media dalam sebuah forum.
Sebagai warga biasa saya layak bertanya sekaligus menggugat KPK yang dari waktu ke waktu semakin ompong dan tidak tegas. Wahai KPK, sampai di mana upaya kalian dalam mengejar buronan bermasalah Harun Masiku? Mengapa kalian sibuk mengejar mobil baru dan tambahan gaji daripada mengejar politisi PDIP Harun Masiku?
Baca Juga:Adanya Persaingan, Refly Harun: Kalau Membicarakan DKI dan Pemerintah Pusat Selalu PanasCek Disini Caranya, BLT Subsidi Gaji untuk Guru Honorer Rp1,8 Juta
Kalau si Harun Masiku belum bisa ditangkap oleh KPK, mestinya KPK tak usah sibuk kejar kenaikan gaji dan mobil baru. Nanti malah lembaganya tambah rusak dan kinerjanya tambah memalukan. Apalah lagi pada saat masyarakat terdampak oleh virus pandemi: Covid-19, tentu sangat tak layak mengejar kenaikan gaji dan mobil baru.
Saya masih ingat kutipan ungkapan Firli Bahuri pada acara iskusi interaktif dengan Gubernur Se-Indonesia yang bertema “Sinergi dan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” yang disiarkan di kanal Youtube KPK pada Rabu 26 Juni 2020 lalu. Menurut polisi berpangkat Komjen ini ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu (1) memiliki kekuasaan, (2) memiliki kesempatan dan (3) tak memiliki integritas.
Kita sebetulnya sudah mual dan bosan melihat sekaligus mendengar pejabat KPK pamer janji. Kalau KPK berkenan dan serius melawan korupsi, maka silakan benahi kinerja KPK secara keseluruhan. Segera lakukan perombakan struktur di bagian penindakan di internal KPK. Termasuk tim atau SDM di dalamnya, mesti dirombak pula. Supaya mereka tidak terkesan santai dan tak gencar melakukan penindakan. Bahkan agar apa yang disinggung oleh Ketua KPK tersebut tidak malah terjadi di KPK, lembaga yang dia pimpin sendiri.