Tidak tentang Harun Masiku saja, kita juga memberi sorotan kepada KPK, terkait informasi anggaran untuk mobil dinas pimpinan KPK seperti Ketua KPK menyentuh angka Rp 1,4 miliar, dan untuk Wakil Ketua KPK masing-masing Rp 1 miliar. Jika ditaksir jumlahnya mencapai lebih dari Rp 5 miliar. Sebuah anggaran dengan angka yang sangat fantastis di tengah masa pandemi yang berdampak luas ini.
Sebagai informasi, mobil dinas tak hanya untuk Ketua KPK, lima Dewan Pengawas KPK juga mendapatkan jatah mobil dinas. Satu orang Dewan Pengawas KPK mendapatkan jatah anggaran mobil dinas sebesar Rp 702 juta, angka ini sama seperti dengan enam pejabat eselon I KPK. Sebuah kebijakan yang membuat kita semakin percaya bahwa pejabat negeri ini memang serakah.
Naifnya DPR RI, dalam hal ini melalui Komisi III yang mestinya pro dan sensitif kepada masalah yang menimpa masyarakat luas malah juga sudah menyetuju hal tersebut. Hal ini menunjukan bahwa tabiat dan mental pejabat negeri ini masih terjebak pada upaya mengkayakan diri dan membagi atau merebut pundi-pundi dari APBN atau anggarab negara. Mereka tidak memiliki kepedulian kepada nasib masyarakat yang kehidupannya masih tercekik berbagai masalah.
Baca Juga:Adanya Persaingan, Refly Harun: Kalau Membicarakan DKI dan Pemerintah Pusat Selalu PanasCek Disini Caranya, BLT Subsidi Gaji untuk Guru Honorer Rp1,8 Juta
Apa yang dilakukan KPK dan DPR tentu layak mendapatkan reaksi dari berbagai pihak. Kita salut dengan reaksi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengingatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada dasarnya dilahirkan dengan semangat pemberantasan korupsi serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Salah satunya tentang nilai kesederhanaan bagi para pejabat di KPK.
Saya sendiri, sebagaimana yang diungkap oleh ICW, mencatat setidaknya terdapat dua momen yang menunjukkan “keserakahan” dari pimpinan KPK era Firli Bahuri ini. Pertama, saat tetap melanjutkan pembahasan kenaikan gaji bagi Pimpinan KPK. Kedua, ketika mengusulkan anggaran untuk membeli mobil dinas seharga Rp 1 miliar.
KPK dibawah pimpinan Firli Bahuri memang terlihat ompong dan tak punya nyali besar untuk melakukan tindakan besar dalam penegakan hukum. KPK bahkan terkesan sangat ragu dalam melakukan penindakan atau penegakan hukum. Hampir tak ada kasus besar yang berhasil diungkap. Padahal anggaran untuk KPK pertahunnya sangat fantastis.