Dia menambahkan, adalah kepentingan Washington sendiri untuk mendengarkan suara Indonesia dan mempertimbangkan kebutuhan pertahanannya. Melakukan hal itu, tutur Rezasyah, pada akhirnya akan menguntungkan AS dengan menyeimbangkan kekuatan di Laut China Selatan menjauh dari China.
Sementara itu, kelompok hak asasi manusia tidak senang dengan pencabutan larangan Prabowo. Dalam sepucuk surat kepada Pompeo pada Selasa (13/10), Amnesty International dan enam kelompok hak asasi manusia lainnya mengatakan, undangan tersebut harus dibatalkan “jika dimaksudkan untuk memberinya kekebalan dari kekejaman yang dituduhkan kepadanya.”
“Mengizinkan dia untuk bebas bepergian ke AS untuk bertemu dengan pejabat senior pemerintah AS, akan menjadi bencana bagi hak asasi manusia di Indonesia,” bunyi surat itu, dikutip Nikkei Asia. (*)