JAKARTA-Perselisihan AS-China telah mendorong Washington untuk mencabut larangan masuk selama dua dekade terhadap Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto, dan mengundang mantan jenderal yang dicurigai melakukan pelanggaran hak asasi manusia tersebut ke Pentagon.
Prabowo (yang berada di AS dalam perjalanan lima hari hingga Senin (19/10)), akan mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan pejabat pertahanan AS. Undangan Washington datang seiring AS berusaha membujuk negara-negara Asia Tenggara ke kubunya, dan menjauh dari China, tulis Shotaro Tani di Nikkei Asia.
Ini adalah momen bersejarah bagi Prabowo, yang visanya ditolak pada 2000 ketika mencoba menghadiri wisuda putranya di universitas. Tidak ada alasan resmi yang diberikan, meski ia diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Baca Juga:BEM SI Gelar Aksi Tolak Omnibus Law UU Ciptaker, Ini Rute Pengalihan Lalin Sekitar Kawasan IstanaSejak Pertengahan Periode Pertama Jadi Presiden, Gatot Nurmantyo Sebut UU Cipta Kerja Angan-angan Jokowi
Tapi sekarang, “adalah kepentingan AS untuk membuat sebanyak mungkin negara Asia menyeimbangkan diri melawan China,” ujar Bonnie Chan, seorang peneliti di Pusat Studi Strategis dan Internasional AS, kepada Nikkei Asia.
“Pada Juli 2020, Menlu AS (Mike) Pompeo menyerukan ‘pengelompokan baru negara-negara yang berpikiran sama, aliansi baru demokrasi.’ Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tentunya merupakan negara yang sesuai dengan pengelompokan itu.”
Kunjungan Prabowo adalah untuk “memenuhi undangan resmi pemerintah AS melalui Departemen Pertahanan Amerika Serikat”, ujar seorang pejabat Kementerian Pertahanan Indonesia.
“(Kunjungan) ini bertujuan untuk melanjutkan diskusi rinci terkait kerja sama bilateral yang lebih luas di sektor pertahanan, seperti memperkuat kerja sama dalam pelatihan militer di masa depan, dan membahas masalah global.”
Pada 1990-an, Prabowo adalah komandan pasukan khusus di bawah mantan diktator Presiden Suharto, ayah mertuanya saat itu. Dia dituduh melakukan beberapa pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus di mana unit yang dia kendalikan ditemukan telah menculik aktivis pro-demokrasi. Hal ini akhirnya menyebabkan dia keluar dari ketentaraan, pada 1998, setelah jatuhnya rezim Suharto. Dia kemudian mengasingkan diri di Yordania.
Prabowo telah kembali dan mencalonkan diri dalam tiga pemilihan presiden, sekali sebagai calon wakil presiden. Dia kalah dalam pemilu tahun lalu dari Presiden Joko Widodo, yang membuat orang bingung dengan menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo dan memberinya anggaran terbesar dari kementerian atau lembaga negara mana pun tahun ini, Nikkei Asia mencatat.