JAKARTA-Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas mengatakan, para kepala daerah mengeluhkan banyaknya versi Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang beredar di masyarakat.
Bupati Banyuwangi tersebut juga menyampaikan, bahwa banyak kepala daerah yang turut jadi sasaran demonstrasi masyarakat kendati tak tahu secara keseluruhan dan belum melakukan kajian atas UU Ciptaker.
“Beragam respon yang datang ke kami, mulai respons yang akademis sampai yang respon dengan lempar-lempar batu dan bakar-bakar ban di depan kantor kita,” kata Abdullah Azwar Anas dalam dialog virtual APKSI dengan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bertajuk Kewenangan Daerah dalam Bidang Investasi dan Perijinan dalam UU Ciptaker, Selasa (13/10/2020).
Baca Juga:Guru Besar Fakultas Kedokteran UNDIP Kirim Surat Terbuka ke Menteri Kesehatan, Begini Isi SuratnyaPolisi Tembakkan Gas Air Mata ke Massa Anarkis di Bundaran Bank Indonesia
“Ini draft yang benar yang mana? ada versi 1.035 halaman. Hari ini katanya draft final 812 halaman, dan seterusnya. Nah ini nanti kami mohon diberikan informasi yang sesungguhnya yang benar draft ini yang berapa halaman,” sambungnya.
Menurut Azwar, banyaknya draft tersebut, membuat kepala daerah bingung versi mana yang dapat digunakan untuk kajian.
“Bagi kami bukan soal berapa halamannya. Tetapi para kepala daerah ini perlu mendapatkan penjelasan,” kata dia. (*)