Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dampak pandemi Covid-19 akan berimbas pada kenaikan kemiskinan dan pengangguran. Dengan demikian, efektivitas program perlindungan sosial dan pembangunan nasional akan dipertajam pada tahun depan. Tujuannya, agar tingkat kemiskinan bisa dikendalikan dalam target tersebut. ”Pemerintah akan mempertahankan berbagai program perlindungan sosial pada tahun 2021,” kata Sri Mulyani dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (30/9).
Program yang dimaksud yakni kartu sembako, program keluarga harapan, bansos tunai, dan kartu pra kerja. Penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial juga akan turut dilakukan untuk memperbaiki ketepatan manfaat pada masyarakat.
Untuk diketahui, anggaran perlindungan sosial tahun 2021 dialokasikan Rp 421,7 triliun. Sri Mulyani mengatakan bahwa program perlindungan sosial sangat krusial dan wajib dilakukan secara meluas di tengah pandemi Covid-19. Khusunya, diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan.
Baca Juga:Komandan Densus 99 Banser NU: Jelas Kami Berhadapan dengan PKI, Dulu Ngapain AjaSejarawan UGM: Film G30S/PKI Cacat Fakta
Selain tingkat pengangguran dan kemiskinanan, tingkat ketimpangan alias rasio gini dipatok pada kisaran 0,377-0,379. Kemudian, indeks pembangunan manusia diharapkan mencapai 72,78-72,95. Melalui kebijakan fiskal 2021, diharapkan pula dapat mencapai indikator pembangunan tahun depan dengan target nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan mencapai kisaran 102-104.
Bank Dunia sebelumnya memproyeksikan akan terdapat tambahan 38 juta orang miskin di kawasan Asia Timur dan Pasifik pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Proyeksi tambahan kemiskinan ini muncul meski Bank Dunia memproyeksi ekonomi di kawasan ini masih tumbuh 0,3% hingga 09%.
Berdasarkan laporan Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik edisi Oktober 2020, 33 juta jiwa seharusnya telah keluar dari garis kemiskinan dan 5 juta jiwa lainnya kembali jatuh ke di bawah garis kemiskinan.
Bank Dunia menyebut kawasan Asia Timur dan Pasifik mengalami tiga guncangan, yakni pandemi Covid-19, dampak dari langkah-langkah pembatasan sosial, serta gema dari resesi global akibat krisis. Sementara untuk Indonesia, Bank Dunia memproyeksi tambahan delapan juta orang miskin pada tahun ini. Perkiraan tersebut jika tak ada dukungan pemerintah untuk rumah tangga. ”Ini akan menggagalkan usaha pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dalam tujuh tahun terakhir,” kata Bank Dunia dalam laporannya, Selasa (29/9).