JAKARTA – Pelaksana harian Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Saleh Partaonan Daulay mengungkap pembicaraan penting dengan Hatta Rajasa dan elite partainya yang lain mengenai penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Saleh menyebut, internal PAN melakukan diskusi serius dengan Hatta selaku ketua majelis penasihat partai, Ketua Dewan Pakar Dradjad H Wibowo, dan tokoh PAN Didik J Rachbini.
Mereka menilai penanganan Covid-19 oleh pemerintah belum maksimal.Hal itu dilihat dari masih meningkatnya jumlah masyarakat yang terpapar virus asal Wuhan, Tiongkok itu, serta banyaknya orang yang meninggal karena penyakit tersebut.
Baca Juga:Pak Ganjar Jadi Presiden, Ini Jawabnya19 Agustus, Adolf Hitler Jadi Presiden Jerman
“Salah satu topik serius yang dibicarakan adalah mahalnya biaya swab test yang dibebankan kepada masyarakat. Banyak yang tidak sanggup, dan menolak swab test bahkan rapid test karena merasa tidak memiliki makna buat mereka. Apalagi mereka tidak mampu membayarnya,” ucap Saleh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/8).
Isu penting kedua adalah adanya masyarakat yang positif Covid-19 harus membayar sendiri biaya perawatannya.
Pengaduan terkait masalah ini banyak diterima oleh Fraksi PAN DPR. “Biayanya mahal, bahkan sampai jutaan. Padahal ada surat menteri kesehatan bahwa biaya penanganan Covid-19 ditanggung negara,” tegas Anggota Komisi IX DPR ini.
Kemudian, adanya orang yang bukan sakit karena Covid-19, tetapi seolah-olah dibilang positif Corona.
Hal ini menurutnya sudah tidak betul, sekaligus menunjukkan ketidakmampuan pemerintah mendeteksinya. Berikutnya mengenai reformasi bidang kesehatan. Pemerintah menurutnya harus memikirkan kembali bagaimana meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan yang berjenjang dari Puskesmas ke Rumah Sakit.
“Masih banyak Rumah Sakit tidak terstandarisasi. Banyak laporan termasuk pengamatan saya. RSUD yang katanya sebagai rujukan tidak semuanya lengkap. Banyak ruang isolasinya tak lengkap. Ruang kosong saja yang digunakan untuk isolasi pasien Covid-19,” ujarnya.
Selain itu, ada rumor mengenai Rumah Sakit di daerah yang tidak memiliki ventilator. Semua itu menurutnya harus dipikirkan oleh pemerintah agar persoalan ini bisa diatasi. Apalagi sudah ada produk dalam negeri yang bisa dimanfaatkan.
Baca Juga:Ada KAMI, Gerindra: Gimana Jika Kita Bentuk KAMUTokoh Kerabat Politik Nasional
“Penambahan jumlah tenaga medis, rasio tenaga medis tidak seimbang dengan jumlah penduduk kita. Kenaikan iuran BPJS. Vaksin. Kami menekankan aspek yang ditonjolkan aspek kemanusiaan, bukan bisnis, karena Covid ini musuh kemanusiaan,” tandasnya. (jpnn/fajar)