Perintah Megawati Usai Kasus Pembakaran Bendera PDIP: Rapatkan Barisan

Perintah Megawati Usai Kasus Pembakaran Bendera PDIP: Rapatkan Barisan
0 Komentar

JAKARTA-Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah harian kepada kadernya di seluruh Indonesia.

Surat itu sebagai respons dari aksi pembakaran bendera partai berlambang moncong putih itu dilakukan saat demonstrasi menentang RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Surat yang dikeluarkan pada Kamis (25/6) itu ditandatangani Megawati. Isinya adalah meminta kader PDIP seluruh Indonesia untuk siap siaga namun mengedepankan proses hukum atas kasus tersebut.

Baca Juga:Konser Virtual Bertajuk “Sing with Me” Raisa Andriana, 27 JuniPDI Perjuangan Anti PKI, Ganjar Pranowo: Saya gak tahu dapat benderanya PKI dari mana

Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan adanya surat perintah dari Ketua Umum partainya itu. “Ya benar, ibu ketua umum mengeluarkan surat perintah,” kata Hasto kepada wartawan, Kamis (25/6).

Hasto mengatakan, sejak awal PDIP selalu mengedepankan dialog dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. “Bung Karno selalu mendambakan dan memperjuangkan persatuan dan kesatuan demikian halnya kami. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah,” ujarnya.

Adapun dalam surat tersebut, Megawati menempatkan Pancasila sebagai ujung tombak ideologi Indonesia. Juga menegaskan, bahwa PDIP tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa Indonesia ini.

“PDIP tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa sebab kita adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa,” kutipan surat itu.

Berikut isi lengkap surat perintah Ketua Umum DPP PDIP tersebut:

SURAT PERINTAH HARIAN KETUA UMUM PDI PERJUANGAN

Merdeka !!!

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai yang sah dan dibangun melalui sejarah panjang serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927.

PDIP juga memiliki sejarah panjang di dalam memerjuangkan hak demokrasi rakyat, meskipun membawa konsekuensi dikuyo-kuyo, dipecah belah, dan puncaknya penyerangan kantor Partai pada tanggal 27 Juli 1996.

Meskipun demikian dalam perjalanannya, PDIP tetap dan selalu akan menempuh jalan hukum. PDIP akan terus mengobarkan perjuangan bagi dedikasi partai untuk rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Juga:Hadapi Serangan Militan ADF Kongo, Serma Rama Wahyudi Gugur Akibat Luka Tembak di Dada Bagian KiriPenyaluran Bantuan Sosial Bakal Dirombak, Bukan Lagi Presentase Penduduk Miskin

Atas dasar hal tersebut, sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saya tegaskan bahwa PDIP tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa sebab kita adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa.

0 Komentar