JAKARTA-Pertentangan antara Gedung Putih dan Pentagon telah memuncak setelah Presiden Donald Trump mengancam untuk menggunakan kekuatan militer terhadap protes jalanan yang dipicu oleh kematian George Floyd.
Gesekan dalam hubungan ini, secara historis, bukanlah hal yang aneh. Namun, dalam beberapa hari terakhir, dan untuk kedua kalinya dalam masa jabatan Trump, gesekan telah meningkatkan prospek pengunduran diri tingkat tinggi dan risiko kerusakan reputasi militer.
Ketenangan mungkin akan kembali, baik dalam krisis atas kematian Floyd dan dalam kecemasan para pemimpin Pentagon atas ancaman Trump untuk menggunakan pasukan federal untuk menjatuhkan pengunjuk rasa. Namun, itu bisa meninggalkan sisa kebencian dan kegelisahan tentang pendekatan presiden ini kepada militer, yang para pemimpinnya menyambut desakannya untuk anggaran yang lebih besar, tetapi jengkel karena dipandang sebagai alat politik.
Baca Juga:Begini Cara Mudah dan Cepat Gunakan WhatsApp WebBMKG Monitor Rentetan Gempa di Selat Sunda
Inti masalahnya adalah Trump melihat tidak ada kendala pada otoritasnya untuk menggunakan apa yang ia sebut “kekuatan tak terbatas” dari militer, bahkan terhadap warga AS jika ia percaya itu perlu. Para pemimpin militer umumnya mengambil pandangan yang jauh berbeda. Mereka percaya pasukan tugas aktif, yang dilatih untuk berburu dan membunuh musuh, harus digunakan untuk menegakkan hukum hanya dalam keadaan darurat yang paling ekstrem, seperti upaya pemberontakan yang sebenarnya. Batas itu ada, menurut mereka, untuk menjaga kepercayaan publik.
Menteri Pertahanan Mark Esper, lulusan West Point yang telah bertugas selama 10 tahun di militer, tidak setuju untuk mengerahkan pasukan federal ke Washington. Dalam pertemuan di Kantor Oval dengan Trump dan pejabat yang lainnya pada Senin (1/6), presiden menuntut 10.000 tentara federal dikirim ke ibu kota, menurut seorang pejabat senior pertahanan yang diwawancarai Associated Press.
Esper kemudian mendesak gubernur dari beberapa negara bagian untuk mengirim Garda Nasional sebagai cara untuk menjauhkan Trump dari pengerahan pasukan federal di Washington, kata pejabat senior pertahanan itu.
Vincent K. Brooks, jenderal Angkatan Darat bintang empat yang baru saja pensiun, mengatakan “kepercayaan suci” militer dengan publik telah dilanggar oleh ancaman Trump untuk menggunakan pasukan federal untuk penegakan hukum di negara-negara di mana ia menganggap seorang gubernur tidak cukup tegas terhadap para pemrotes.