JAKARTA-Lembaga Indobarometer merilis hasil survei terkkait kinerja pemerinta dalam penanganan wabah virus corona atau Covid-19. Dalam survei tersebut, sebanyak 53,8 persen warga mengaku tidak puas dengan cara pemerintah Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam menangani virus asal China ini.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Qodari dalam keterangannya, Selasa (26/5/2020), mengatakan, untuk yang menyatakan puas mencapai 45,9 persen. Kemudian, secara rinci, 53,8 persen yang tidak puas terdiri dari 48,5 persen yang tidak puas dan 5,3 persen yang tidak puas sama sekali. Sementara itu, dari 45,9 persen, sebanyak 43,9 persen merasa puas dan 2 persen sangat puas.
Sambungnya, ia mengatakan ada beberapa alasan mengapa mayoritas warfa tidak puas dengan cara Jokowi menangani wabah ini. Pertama, masyarakat menilai kebijakan Jokowi tidak konsisten.
Baca Juga:Dikritik Farid Gaban, Teten Masduki Angkat BicaraFarid Gaban Protes Kerjasama Menteri Teten Masduki dan Blibli.com
“Alasan kedua, pemerintah dianggap lambat dalam mendistribusikan bantuan sosial. Ketiga, data penerima bantuan juga tidak akurat. Kemudian alasan keempat masyarakat menilai penanganan secara umum lambat,” ujarnya.
Kemudian, beberapa alasan lainnya yaitu kebijakan pemerintah dan pembantunya sering berbeda. Bahkan, banyak aturan dilanggar dan penerapan PSBB dinilai tidak serius.
Sementara itu jelasnya, alasan masyarakat 31,1 persen warga puas terhadap penanganan wabah virus corona oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf karena merasa penanganan PSBB sudah baik. Kemudian, alasan kedua masyarakat menilai penanganan wabah corona oleh Jokowi sudah cepat tanggap.
“Kemudian, alasan lain mereka melihat mulai banyak yang sembuh. Ada pula yang menilai kebijakan PSBB sudah tepat dan terlihat kerja nyata,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga memberikan Jokowi rekomendari dari hasil survei ini. Ia mengatakan Jokowi harus mengubah kinerja dalam penanganan wabah COVID-19 karena mayoritas tidak puas.
“Khususnya bila terkait masalah pengangguran dan kemiskinan. Dua masalah pokok terlihat benang merahnya dari jawaban responden yang tidak puas, yakni soal bantuan sosial dan kebijakan yang tidak konsisten. Ini harus diperbaiki,” tutup Qodari.
Sekedar informasi, survei digelar di 7 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. 7 provinsi ini setara dengan 64.9% populasi nasional).