Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat proses perbaikan data penerima bansos. Dia menilai, peran daerah dalam proses penyaluran bansos sangat penting. Setidaknya ada delapan jenis bantuan yang saat ini didistribusikan. ”Kepala daerah memegang peran penting untuk melaksanakan validasi, sinkronisasi, dan eksekusi penyaluran ini agar tepat sasaran,” ujar Tito kemarin (17/5).
Pemda juga perlu memastikan agar data bansos yang bersumber dari APBD disinkronisasi dengan bantuan yang berasal dari pusat. Dengan demikian, pembagiannya bisa dilakukan secara merata. ”Sehingga diperlukan validasi dan sinkronisasi data serta pengaturan waktu penyaluran bantuan antara pusat dan daerah,” imbuhnya.
Dari sisi pusat, pihaknya sudah memfasilitasi koordinasi antara kementerian teknis yang menangani bansos dan kepala daerah. Meski demikian, Tito menegaskan, keberhasilan penyaluran ditentukan kemampuan manajerial dan kepemimpinan kepala daerah. Sebab, kepala daerah lebih paham situasi daerah masing-masing.
Baca Juga:Tagih Utang Rp150 ribu, Debt Collector Bank Keliling Kehilangan Telunjuk dan JempolLelang Motor Listrik Tanda Tangan Jokowi Laku Rp 2,5 M
Salah satu daerah yang dinilai positif oleh Tito adalah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dia menilai langkah Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas melakukan validasi data dengan melibatkan kepala desa sangat baik. ”Saya sudah mendapat informasi tentang inovasi Bupati Anas. Saya puji beliau dengan terobosan ini karena bisa menyinkronkan berbagai skema bansos,” tuturnya.
Seperti diketahui, Azwar Anas membangun papan pengumuman yang berisi daftar nama, alamat warga KPM (keluarga penerima manfaat) yang diurut berdasarkan jenis program bantuan sosial. Mulai program PKH, bansos tunai, kartu sembako, BLT dana desa, bansos pemda, hingga kartu prakerja yang ditempatkan di objek vital. Dengan cara itu, warga leluasa mengecek kebenaran data sekaligus melapor bila terjadi data ganda atau belum terdaftar.
Tito menilai cara kerja yang transparan dan partisipatif sangat dibutuhkan dalam situasi sekarang. Mantan Kapolri itu meminta para kepala daerah mencontoh terobosan tersebut atau bahkan membuat inovasi lainnya. ”Saya berharap para kepala daerah terus berinovasi, sejauh itu di dalam koridor hukum dan efektif untuk mencapai tujuan program,” ucapnya.
Sementara itu, pandemi Covid-19 membuat utang Indonesia terus menumpuk. Terbaru, Indonesia mendapat pinjaman dari Bank Dunia USD 700 juta atau setara dengan Rp 10,3 triliun (kurs Rp 14.800). Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pinjaman itu akan digunakan untuk meningkatkan sistem perlindungan sosial dan memperkuat sektor keuangan.’’Dengan dukungan dari lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, kami dapat memberikan bantuan seperti penyediaan bansos. Kami juga bisa menjaga ketahanan ekonomi negara,’’ ujarnya di Jakarta.