JAKARTA-Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan berharap virus corona (Covid-19) bisa diatas secara tepat agar perokonomian kembali berjalan normal pada 1 Juli 2020 mendatang.
Hal tersebut diungkapkan Dahlan Iskan dalam sesi diskusi online bertema ‘Dari mana dan pemulihan ekonomi: Printing money atau global bond?’. Diskusi itu dipandu Direktur Eksekutif Narasi Institute Achmad Nur Hidayat.
Mulanya, Dahlan Iskan memberi pandangan saat ditanya mengenai alternatif pembiayaan recovery ekonomi RI. Kata dia pembiayaan melalui utang sudah tidak bisa dibayangkan.
Baca Juga:Peringatan Dini Cuaca Ekstrim: 17 Mei, BMKG Sebut Ada 30 Wilayah BerpotensiPantau Warga Jakarta Saat PSBB di 1.500 CCTV, Ini Hasilnya
“Semua tahu bahwa pinjaman (Indonesia selama) 50 tahun sudah agak sulit membayangkannya, dan salah satunya sudah pasti pertanian. Pertanian ini ada dua, satu yang untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri dan ini harus cepat bertindak karena kalau orang itu lapar, dampaknya akan luar biasa, sekrisis apapun kalau pangan cukup itu akan lumayanlah,” kata Dahlan Iskan.
Selain pertanian, eskpor juga harus didorong. Jangan sampai dilupakan. Sebab kata Dahlan, dalam sulit apapun, ekspor harus tetap berjalan.
“Kemudian substitusi impor. Jadi pertama pertanian, eskpor, kemudian substitusi impor. Tapi ini jumlah berapa, kebutuhan berapa, baru nanti kita bicara cari uangnya darimana, pilihannya sekarang juga sudah jelas, tinggal utang atau printing money,” bebernya.
Menurut Dahlan Iskan, melalui Perppu yang sudah disahkan menjadi UU, Presiden bisa memilih opsi-opsi pendanaan untuk memperbaiki perekonomian dalam negeri.
“Kan Perppu sudah disahkan menjadi UU, presiden bisa melakukan apa saja sekarang, pokoknya terserah, suka-suka, apapuan bisa dilakukan pilihannya begitu banyak. Nah sekarang mampun tidak keluar dari krisis ini,” ucap Dahlan.
https://www.youtube.com/watch?v=4QwIFjmXr4Y&feature=youtu.be
Untuk itu, Mantan Direktur Utama PT PLN ini menyebut pemerintah sudah harus memisahkan antara Covid-19 dengan perekonomian. Artinya, pemerintah daerah dipercaya menangani virus dan pemerintah pusat mengurus recovery ekonomi.
Baca Juga:Rutin Mengaji, Masyarakat Badui Mualaf di Pemukiman Kampung LandeuhPenumpang Menumpuk di Pelabuhan Bakauheni, Ada Apa?
“Sekarang ini energi harus mulai dipisah, siapa yang urus Covid-19, siapa yang urus recovery ekonomi. Saya lihat sekarang semua pihak perhatiannya kepada Covid-19, tetapi karena yang ditempuh setengah lokcdown, maka enegerinya setengah saja. Jadi dibagi betul, siapa yang menangani Covid-19, kemudian separuhnya kosentrasi nggak usah pikir Covid-19, mikir recovery ekonomi, termasuk sektor-sektro apa yang mendapat pendaan,” katanya.