Dari Fraksi PDI Perjuangan, Doding Ramadani membenarkan namanya terdata dalam penerimaan bantuan sosial tunai (BST) atau bantuan langsung tunai (BLT)
” Iya benar, saya juga kaget kok, orang seperti saya malah mendapat bantuan,” kata Doding, Senin (11/5).
Dirinya mengatakan namanya terdaftar sebagai penerima bantuan BLT baru mengerti setelah diberi tahu sama pihak Kades Karangan melalui gedge. Ia pun menyayangkan hal tersebut, dan meminta pemerintah daerah untuk mencoret namanya dari daftar penerima BLT Kemensos itu.
Baca Juga:Hampir Satu Tahun, Babi Disulap Jadi Daging Sapi Laris Dijual di BandungDaging Babi yang Diolah Menyerupai Daging Sapi Ternyata Dikirim dari Solo, Dijual di Bandung
” Saya minta dikoreksi lagi kemudian dicoret saja. Masa seorang wakil DPRD mendapat bantuan BLT, padahal orang lain masih banyak yang membutuhkan,” ujar Doding.
Dirinya bakal menolak pemberian BLT itu.
” Hal ini seharusnya menjadi pembelajaran pihak desa dan dinas sosial agar lebih teliti saat verifikasi data,” ujarnya.
Di Situbondo, seorang perawat berstatus PNS tercatat sebagai calon penerima BST.
ASN bernama Yunita Kusuma Wardani (30), itu mendapat undangan pencairan BST untuk warga Kelurahan Patokan, yang dipusatkan di halaman belakang kantor Pemkab Situbondo, Senin (11/5/2020).
Beruntung, ASN yang berdinas di RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo, itu menyadari jika undangan yang diterimanya salah sasaran. Yunita yang diangkat PNS tahun 2010 itu pun berinisiatif mendatangi panitia untuk menyerahkan undangannya agar dialihkan kepada warga lain yang membutuhkan.
Menteri Sosial, Juliari Batubara, saat memantau pembagian bansos tunai di Kantor Pos Baros, Cimahi, mengakui masih ditemukan salah sasaran dalam penyaluran bansos tunai.
Menurut Juliari, data yang digunakan Kemensos dalam penyaluran bansos tunai merupakan data yang bersumber dari daerah.
Baca Juga:2 Bulan Lockdown, Begini Nasib Barang-barang Branded di Mall Malaysia, Rusak BerjamurHingga Situasi Normal, Pemerintah Larang 500 TKA China Masuk ke Sulawesi Tenggara!
Kemensos menyebutkan pemberian bantuan mendesak untuk segera dilakukan, sehingga data yang dikirimkan daerah tidak memungkinkan untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang data penerima di lapangan.
Kementerian Sosial menargetkan 9 juta kepala keluarga mendapatkan bansos tunai.
Bansos tunai ini diharapakan bisa mengurangi beban masyarakat yang terdampak covid 19.
Penyaluran bantuan sosial di tengah pandemi virus corona menuai sorotan dari berbagai pihak karena dinilai kurang tepat sasaran.