SURABAYA-Pertengahan April lalu Kantor Disnaker di Jalan Arif Rahman Hakim, Surabaya, diserbu ratusan pendaftar program prakerja. Mereka mengantre untuk mendapatkan pendampingan petugas karena mendaftar secara mandiri dirasa ribet. Namun, suasana itu berubah 180 derajat kemarin.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah membayangkan akan banyak pendaftar saat dirinya sidak siang itu. Namun saat tiba di kantor disnaker, dia hanya mendapati petugas jaga. Kursi antrean pun kosong untuk pendaftaran gelombang ketiga itu. ”Lho kok sepi? Ini bener ruangan pendaftaran prakerja kan, Mas?” tanya Khusnul kepada petugas kemarin.
Salah seorang petugas mengatakan bahwa sudah ada beberapa peserta yang datang pada pagi. Namun, jumlahnya tak banyak. Siang itu, memang tidak ada sama sekali peserta yang datang.
Baca Juga:Citilink Mulai Terbang, Dari Solo ke Jakarta Hanya Membawa 1 PenumpangLuhut Pandjaitan: 500 TKA asal China Menuju Kawasan Industri Konawe Bulan Juni atau Juli
Kondisi tersebut berjalan selama satu minggu terakhir. Padahal, peserta yang dinyatakan tidak lolos pada gelombang pertama dan kedua bisa mendaftar lagi hingga berhasil. Khusnul menduga karena banyak yang lolos tidak mendapatkan bantuan uang seperti yang dibayangkan. ”Kemungkinan besarnya karena itu memang (tidak sesuai yang dibayangkan, Red),” ujar politikus PDIP itu.
Pendaftaran gelombang pertama ramai karena iming-iming bantuan yang diberikan cukup menggiurkan. Mereka yang lolos akan mendapatkan bantuan total Rp 3.550.000. Uang itu terdiri atas bantuan pelatihan Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu yang diberikan empat bulan berturut-turut, serta insentif survei ketenagakerjaan Rp 150 ribu yang diberikan tiga bulan.
Nyatanya, uang itu tidak bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari peserta. Saldo yang diberikan harus digunakan untuk memilih salah satu program pelatihan lewat video.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Surabaya Dwi Purnomo mengakui bahwa banyak keluhan dari peserta yang lolos. Namun, dia menegaskan bahwa tugas disnaker di tingkat kota hanya memfasilitasi pendaftar. ”Urusan teknis bagaimana bantuannya itu di pusat,” ujar Dwi saat ditemui di ruang kerjanya.
Dia juga merasa koordinasi di kementerian tidak sinkron. Akibatnya, yang di jajaran bawah tidak bisa menjalankan tugas sesuai instruksi. Bahkan, dia tidak tahu kapan pendaftaran gelombang selanjutnya dibuka. ”Nggak tahu. Belum ada informasi ke kami,” katanya.