BANDUNG — Gubernur Ridwan Kamil menyatakan Pemda Provinsi Jawa Barat segara menerapkan sistem proaktif tes kepada ODP (Orang Dalam Pemantauan) dalam penanganan penyebaran COVID-19 di Jabar.
Menurut Kang Emil – sapaan Ridwan Kamil – pemerintah pusat telah mengizinkan pemerintah daerah menangani pasien terduga COVID-19. Meski begitu, pengumuman hasil tes ODP tetap merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Kami akan melakukan proaktif tes, jadi dua hari lalu Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sudah menyampaikan akan ada desentralisasi testing. Sambil menunggu, kita bisa lebih dulu inisiatif karena kita punya alatnya baik di RS maupun lab di Unpad,” kata Kang Emil usai menghadiri rapat koordinasi dengan pimpinan DPRD Jabar terkait perkembangan COVID – 19 di Gedung Sate, Kota Bandung, Jum’at (13/3/20).
Baca Juga:RS Dr Sardjito Tangani 2 Pasien Berstatus dalam Pengawasan Corona, Salah Satunya BalitaIni Daftar Terbaru 132 Rumah Sakit Rujukan Infeksi Virus Corona
Kang Emil mengatakan, proaktif tes dapat membantu memastikan perluasan jangkauan orang dengan status ODP. Sebelumnya, proaktif tes dilakukan pemerintah pusat terhadap orang dengan status PDP (Pasien Dalam Pengawasan).
“Jadi definisi dipantau itu adalah orang yang tidak di ke rumah sakit tapi punya histori berdekatan dengan yang PDP. Jadi semua yang dicurigai berhubungan dengan yang PDP akan dites sesuai izin dari pemerintah pusat,” katanya.
Selain itu, Kang Emil menambahkan bahwa proaktif tes yang dilakukan Pemda Provinsi Jabar menargetkan orang dengan status ODP. Proaktif tes sendiri, kata dia, merupakan langkah antisipatif yang diambil Pemda Provinsi Jabar.
“Proaktif tes ini membantu untuk memastikan memperluas jangkauan yang terpantau kan ada ODP. Yang sekarang dites oleh pusat kan adalah PDP. Jadi proaktif tes ini langkah antisipatifnya,” ucapnya.
“Dengan proaktif tes ini kita akan lihat kalau hasilnya negatif, ya, bagus. Tapi, kalau ternyata banyak positif, maka atas izin dari DPRD kita ada konsep Social Distancing yaitu mengurangi pergerakan-pergerakan sosial yang selama ini jadi arahan WHO,” imbuhnya.
Hingga tanggal 12 Maret 2020, total ODP di Jawa Barat mencapai 653 orang. Sebanyak 257 orang di antaranya telah selesai dipantau. Sementara total PDP di Jabar mencapai 63 orang dan 36 orang di antaranya telah selesai diawasi.