JAKARTA — Gubernur Ridwan Kamil mengajukan anggaran Rp60 triliun kepada pemerintah pusat untuk pembangunan di Jawa Barat pada 2021.
Hal itu diungkapkan Kang Emil -sapaan akrab Ridwan Kamil- saat mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 Kementerian PPN/Bappenas dan para gubernur di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (4/3/20).
“Jawa Barat membutuhkan hampir Rp60 triliun, mudah-mudahan dipenuhi semuanya (oleh Pemerintah Pusat),” ujarnya di hadapan Menteri Bappenas dan para gubernur se-Indonesia.
Baca Juga:Begini Kondisi Terbaru 2 Pasien Virus Corona asal DepokWN Rusia Suspect Corona Diduga Idap Psychical Pneumonia, Ruang Isolasi RS Sanjiwani Belum Siap
Menurut Kang Emil, dana Rp60 triliun sebesar 80 persennya akan dipakai untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur. Dia menyebut Jabar butuh dana untuk membuat banyak jalan tol, pengembangan bandara baru, bendungan dan infrastrtuktur pengendali banjir lain.
“Kita butuh dana untuk banyak jalan tol seperti dari Bandung-Cilacap, pengembangan bandara baru, bendungan-bendungan, dan lain-lain. Yang terpenting untuk banjir jadi urgensi di 2021. Sebesar 80 persen kebutuhannya lebih ke infrastruktur,” katanya.
Gubernur meyakini penambahan infrastruktur ini akan menambah kesejahteraan warga dan menstimulus pemerataan ekonomi antarwilayah. Gubernur juga menyebut akan fokus pada pembangunan di Jabar selatan.
“Kita akan gunakan untuk pengembangan wilayah Jabar selatan, untuk penambahan jumlah dana desa, karena jumlah dana desa kami sedikit tapi penduduk banyak,” kata Kang Emil.
Menurutnya, ada beberapa hal mendasar yang menjadi inti persoalan di Jabar selatan, mulai dari akses infrastruktur jalan dan konektivitas antarwilayah. Kang Emil mengusulkan akses transportasi, yaitu pembangunan pelabuhan dan bandara, serta jalur-jalur kereta api di Jabar selatan bisa digenjot untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di sana.
“Kami mohon Jabar selatan ini jadi prioritas, jangan sampai Bandung maju, Bodebek maju tapi Jabar selatan kurang. Karena pelayanan dasar di Jabar selatan itu ada suatu daerah yang mau ngurus KTP itu harus delapan jam perjalanan,” ungkapnya.
Selain infrastruktur dan Jabar selatan, Gubernur juga berbicara pengembangan kawasan Segitiga Rebana dan perimbangan keuangan ke daerah.
Baca Juga:Memahami Konflik Muslim dan Hindu di IndiaKiai Profesor
Menurut Kang Emil, perspektif kepadatan penduduk saat ini tidak menjadi faktor dalam kebijakan fiskal yang diambil Pemerintah Pusat untuk alokasi dana ke daerah. Dengan begitu, dana transfer daerah diterima daerah tidak sebanding dengan jumlah penduduk, karena didasarkan pada jumlah daerah kabupaten/kota.