JAKARTA-Pelarangan umroh yang diberlakukan Arab Saudi karena merebaknya virus corona membuat perusahaan penyelenggara haji dan umroh Tanah Air berpotensi rugi hingga Rp 2,5 triliun per bulan. Saudi juga diprediksi lebih gede lagi kerugiannya karena kehilangan pendapatan dari jutaan jamaah umroh.
Potensi kerugian itu dibeberkan Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Joko Asmoro. Perhitungan kerugian didasarkan pada biaya umroh untuk satu orang, yang minimumnya senilai Rp 20 juta. Sementara rata-rata jumlah jamaah dari Indonesia mencapai 100-150 ribu per bulan.
“Potensi penjualan, kerugian mencapai Rp 2 triliun sampai Rp 2,5 triliun. Itu dalam satu bulan. Efek luar biasa karena sampai terkena ke tenaga kerja kami,” ujar Joko di diskusi ‘Mengukur Efek Virus Corona: Siapakah kita?’ di Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Baca Juga:Ini Cara Memutus Rantai Penularan Virus CoronaAhok Jadi Pimpinan Ibu Kota Baru, Fakta apa Hoaks?
Sekali pun begitu, kata Joko, para biro perjalanan memahami kondisi tersebut. Selain biro perjalanan, kerugian juga dialami calon jamaah. Terbesar, soal pengurusan visa. Joko menyebur, masa berlaku visa hanya selama 14 hari. Bila dalam 14 hari tidak berangkat, visa akan hangus. Sementara itu, biaya pembuatan visa mencapai 195-200 dolar AS atau setara Rp 2,7-2,8 juta.
“Jadi harus buat visa baru lagi,” ujar dia. Berdasarkan catatannya, jumlah calon jamaah yang telah memiliki visa Saudi mencapai 150 ribu.
Menurut Joko, pemerintah melalui Menlu Retno Marsudi telah berkoordinasi dengan Duta Besar Saudi untuk memberikan keringanan saat penumpang melakukan penjadwalan ulang untuk umrah. “Itu belum dapat (solusi). Apakah nanti setelah ada reschedule, bisa extend, diperpanjang lagi,” tuturnya.
Joko juga memaparkan, hingga kini, ada 2.393 jamaah yang gagal berangkat dari bandara Soekarno-Hatta menuju ke Tanah Suci. Sementara ada 1.685 jamaah lainnya yang sudah bertolak dari Jakarta dan tertahan di negara transit. Dari jumlah itu, 400 di antaranya masih menunggu jadwal keberangkatan dari Istanbul. Sementara 122 jamaah masih ‘tersangkut’ di Yordania.
Dalam acara yang sama, anggota Komisi VIII DPR Iskan Qolbi Lubis menyebut, DPR siap membantu para jamaah umrah Indonesia yang gagal berangkat. DPR akan bekerjasama dengan Kemenag dan Kemenlu untuk melobi pemerintah Saudi. “Diharapkan kembali bisa diprioritaskan, tanpa biaya (Visa),” ujarnya.