KEMENTERIAN Pertahanan bersama dengan Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) mengenai persoalan Natuna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1).
Namun demikian, rapat yang dihadiri sejumlah anggota Komisi I PDR; Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto; Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto; dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) serta beberapa lembaga terkait itu digelar tertutup.
Awalnya, rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I, Utut Adianto sempat mempersilakan kepada hadirin untuk dimintai pandangan apakah rapat tersebut digelar terbuka atau tertutup.“Saya minta pendapat teman-teman, rapat ini terbuka atau tertutup?” tanya Utut kepada hadirin.
Baca Juga:Ini Canggihnya Kapal Perang yang Diduga Bakal Dibeli Prabowo dan LuhutKutuk Keras Aksi Pengeroyokan Wartawannya, LKBN Antara: Tindakan Barbar, Kriminal dan Premanisme
Menanggapi hal itu, Menhan Prabowo Subianto berpendapat bahwa rapat tersebut sebaiknya digelar secara tertutup lantaran akan membahas persoalan pertahanan negara.
“Saya menyarankan si terbuka, tapi sekali lagi karena ini menyangkut masalah pertahanan, saya mohon tertutup agar jawabannya bisa lebih lugas dan terbuka untuk wakil-wakil rakyat sebagai pertanggung jawab kami, pemerintah kepada wakil rakyat,” kata Prabowo.
“Sekali lagi, karena ini menyangkut masalah sangat penting dan menyangkut rahasia negara, saya mohon tertutup,” sambungnya menegaskan.
Mendengar penjelasan Menhan, Utut akhirnya mengetuk palu menandakan rapat disepakati digelar tertutup.
“Kalau kita terlalu terbuka langkah kita enggak ada gunanya, jadi saya mohon persetujuan teman-teman ini, kita sepakati mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat kita gelar tertutup ya,” ujar Utut yang dibalas dengan persetujuan para anggota Komisi I DPR yang hadir. (rmol)