JAKARTA-Pemerintah terus unjuk gigi menunjukkan perairan Natuna Utara bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hari ini rencananya, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) akan mengirim ratusan nelayan ke wilayah tersebut.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan sebanyak 470 nelayan dan sejumlah kapal ikan yang akan dikirim ke perairan Natuna Utara. Langkah ini dilakukan sebagai bukti bahwa Natuna Utara bukan wilayah China.
Baca Juga:Dibalik Ngototnya Pemerintah Komunis China, Kepala Bakamla: Ingin Bangun Tembok Besar Di Laut2 Roket Iran Hantam Zona Hijau di Irak
“Besok (hari ini-red) saya akan mengerahkan nelayan-nelayan. Sudah ada 470 nelayan dengan kapalnya mendaftar mau ke sana untuk meramaikan Natuna untuk membuktikan bahwa itu milik kita,” kata Mahfud, di Jakarta, kemarin.
Mahfud menjelaskan, 470 nelayan tersebut berasal dari wilayah Jawa. Selain dari Jawa, nelayan dari daerah lain, seperti Makassar hingga Maluku juga sudah mengajukan diri untuk bisa bergabung di Natuna Utara.
Mahfud enggan menjabarkan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada nelayan yang melaut ke Natuna Utara. Sebab hal itu masih dalam pembicaraan. Mahfud juga enggan menyampaikan mengenai operasional biaya pengerahan nelayan itu.
“Pokoknya itu akan jalan. Biaya dan sebagainya sedang dibahas. Yang penting idenya dulu, kalau itunya nanti kan gampang,” ujarnya.
Dia menjelaskan, kehadiran nelayan sangat penting. Karena, Indonesia perlu membuktikan secara de facto, memang dikelola Indonesia.
“Satu daerah kosong, kalau dibiarin, didudukin orang lamalama ada klaim, de facto. De facto-nya kami di sini. Sekarang kita yang de facto gitu ya,” jelas Mahfud.
Selain nelayan itu, Mahfud menyampaikan, TNI juga melakukan penguatan di wilayah Natuna, salah satunya dengan mengirim empat pesawat tempur F16.
Baca Juga:OTT KPK, Wawan Setiawan Miliki Kekayaan Rp 12,8 MPangeran Harry-Meghan Markle Undur Diri dari Kerajaan Inggris
Hal itu juga untuk menunjukkan kepada China bahwa perairan Natuna Utara merupakan kedaulatan Indonesia.
Sementara, Wakil Pre siden Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah berencana menyiap kan infrastruktur penunjang bagi nelayan yang melaut di perairan Natuna.
Dengan demikian, diharapkan, infrastruktur penunjang, perairan Natuna akan dipenuhi nelayan Indonesia sehingga kapal-kapal China tidak lagi mencuri ikan di sana.
“Karena tidak mungkin kita tangkap ikan tanpa fasilitas penunjangnya. Itu jadi satu yang sedang dipikirkan, sebenarnya sebelum ini juga sudah ada. Itu istilahnya program penanganan ikan tangkap di daerah-daerah laut dalam dan laut jauh,” kata Ma’ruf.