4. Terhambat teknologi SPBU yang kuno
Seperti dikutip dari Kumparan.com, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Masud Khamid mengatakan, proyek digitalisasi nozzle belum tuntas lantaran SPBU-SPBU yang ada di Indonesia merupakan konstruksi lama sehingga tidak mengakomodir desain digitalisasi nozzle.
Hal senada diungkapkan Ketua Umum DPP Hiswana Migas Rachmad Muhammadiyah. Ia menyatakan kendala terbesar lantaran sebagian besar fasilitas SPBU di Indonesia memiliki umur operasi yang relatif tua. “Dari sisi tangki timbun maupun mesin sudah lama (tua) dan (SPBU) di daerah-daerah, mesin masih sangat kuno,” ujarnya seperti dikutip Republika. Omzet SPBU tersebut juga tidak terlalu besar sehingga berat jika harus membeli peralatan yang baru.
Penyebab lain berasal dari minimnya pemahaman pengelola SPBU. Mereka khawatir pemasangan sensor digital akan mengganggu keamanan SPBU. Namun, Masud memastikan hal ini telah diatasi Pertamina lewat upaya edukasi kepada para pengelola SPBU.Kendala terakhir adalah beragamnya integrasi aplikasi. “Jadi memang meskipun secara hardware itu sudah di-install semua tapi itu perlu integrasi dan yang diintegrasikan tidak sekadar mendigitalkan pengukuran SPBU tetapi juga dengan pos LinkAja,” kata Masud. Dari 2.539 SPBU yang telah terdigitalisasi, terdapat sejumlah 1.910 SPBU yang sudah dapat melakukan pembayaran menggunakan perangkat EDC dari program Link Aja.
Baca Juga:Refleksi Akhir Tahun 2019: MA Memutus 20.021 PerkaraAwal Kisah Skandal Jiwasraya
5. Belum mampu mencatat nomor kendaraan untuk pembelian BBM bersubsidi
Kepala BPH Migas M. Fansurullah Asa dan tim dari Telkom beberapa waktu lalu mengecek empat SPBU di Jakarta. Berdasarkan hasil pengecekan, transaksi pembelian BBM sudah terlihat langsung pada monitor server (komputer) SPBU, Status Automatic Tank Gauge (ATG) aktif, dan informasi ATG terkoneksi dengan server SPBU. Informasi status point of sales (transaksi) pun dapat ditampilkan dan berjalan dengan baik pada monitor server SPBU.
“Pencatatan nomor polisi kendaraan untuk pembelian solar subsidi baru bisa dicatat melaui mesin EDC, belum terkoneksi dengan monitor server SPBU,” kata Fanshurullah dalam keterangan tertulis BPH Migas, Sabtu (14/12/2019).
Dari 2.539 SPBU yang sudah didigitalisasi, kondisi stok dan profil penyaluran SPBU per transaksi sudah terlihat tetapi belum dapat mencatat nomor polisi kendaraan. Oleh karena itu, keluaran yang dihasilkan belum dapat dijadikan perangkat untuk pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi per pengguna kendaraan. Hal ini menjadi catatan agar Pertamina dapat melengkapi program digitalisasi nozzle.