JAKARTA- Sikap berbeda ditunjukan oleh dua pembantu Jokowi soal muslim Uighur. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, menunjukan rasa kepeduliannya terhadap Uighur. Sementara Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menegaskan Indonesia tidak bisa ikut campur persoalan Cina dan Uighur.
Mahfud MD mengatakan, Indonesia tidak bisa diam terhadap perlakuan diskriminatif otoritas Cina terhadap minoritas muslim Uighur. Namun Mahfud mengatakan, Indonesia tidak bisa bertindak tanpa mengetahui permasalahan yang sebenarnya.
“Kami tidak bisa mendiamkan peristiwa itu tapi juga kami harus tahu masalah yang sebenarnya,” katanya di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 19 Desember lalu.Mahfud mengatakan, Indonesia akan menjadi penengah persoalan tersebut. Dikatakan, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri, kini telah berupaya melakukan langkah diplomasi kepada pemerintah Cina. “Kami menjadi penengah dan mencari jalan yang baik, bukan konforntatif. Kita cari jalan yang baik, lah,” tutur mantan Ketua MK ini.
Baca Juga:Ini Lokasi Kecelakaan Maut Bus Sriwijaya, Turunan Berbelok Berbentuk LingkaranMuseum Rasulullah Segera Dibangun di Cimanggis
Menurut Mahfud, kawasan penduduk Islam di Cina tidak hanya terletak di Uighur saja tapi ada di banyak wilayah lain. Ia bercerita telah mengunjungi daerah selain Uighur di Cina dan melihat masyarakat muslim di sana baik-baik saja. “Tapi kalo di Uighur terjadi begitu ada apa? Kami harus mencoba lebih objektif melihat seluruh persoaan itu,” ucap dia.
Lain hal dengan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Dia mengakatan, Pemerintah Indonesia tidak akan ikut campur urusan muslim Uighur.
Moeldoko menyebut, urusan Uighur adalah urusan China, Indonesia tidak mempunyai hak masuk ke wilayah itu. (fin)