JAKARTA – Program kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kartu Pra Kerja dianggap tidak akan berhasil membuat lulusan SMA, SMK perguruan tinggi, yang belum bekerja hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendapatkan pekerjaan. Anggaran untuk program Pra Kerja senilai Rp10,3 triliun tidak membuahkan hasil positif.
Berdasarkan catatan akhir tahun yang disusun oleh tiga ekonom Perempuan Institute for Development of Economics Finance (Indef) Aviliani, Eisha Maghfiruha Rachbini dan Esther Sri Astuti, menyebutkan program Kartu Pra Kerja pemerintah akan menjaring 2 juta masyarakat. Sedangkan berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan kesempatan kerja hanya berkisar 180 orang.
“Anggaran Kartu Pra Kerja sebesar Rp10 triliun memiliki target peserta sebanyak 2 juta orang. Namun demikian, kesempatan kerja yang tercipta melalui sistem informasi ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan hanya berkisar 180 ribu orang,” tulis Indef, seperti dikutip pada Minggu (22/12).
Baca Juga:Terancam Busuk, Beras Bulog Laku Rp23,75 MiliarHarga Bawang Merah dan Daging Sapi Melonjak
Di sisi lain, menurut Indef, kalangan pengusaha dan industri belum dilibatkan. Dengan demikian, setelah mendapatkan pelatihan tidak akan terserap dalam dunia kerja.
“Sertifikat yang dikeluarkan setelah mengikuti program kartu Pra Kerja belum menjamin peserta terserap oleh pasar tenaga kerja atau dunia usaha atau dunia industri mengingat dunia usaha atau dunia industri belum dilibatkan dalam program Kartu Pra Kerja,” tutur Indef.
Tak hanya itu, bidang pelatihan yang difokuskan program Kartu Pra Kerja tidak tepat sasaran sehingga kemampuan lulusan program tersebut tidak dibutuhkan oleh perusahaan. (fin)