JAKARTA-Pada periode kedua pemerintahannya, Presiden Jokowi rajin menggelar rapat dengan para menterinya. Tapi, hampir dalam setiap rapat, Jokowi banyak jengkelnya. Kemarin saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020-2024 di Istana Negara, Jokowi menumpahkan kejengkelannya.
Dalam acara yang dihadiri para menteri, pimpinan lembaga negara, gubernur, bupati, dan wali kota ini, Jokowi membicarakan hal-hal yang akan dikerjakan pemerintah lima tahun ke depan.
Ada lima hal. Kelimanya adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, perampingan birokrasi, penyederhanaan regulasi, serta transformasi ekonomi.
Baca Juga:Mantan Sekretaris MA Diduga Terlibat Kasus Suap Pengurusan Perkara, Ini Yang Diurus NurhadiDituduh Terlibat Pencucian Uang, Istri Wapres Ditangkap
Jokowi sudah kesal saat membicarakan soal infrastruktur yang terbengkalai. Dia memberi contoh ketika 5 tahun lalu datang ke sebuah provinsi dan menyaksikan bendungan yang sudah dibangun bertahun-tahun, tak ada irigasinya. “Untuk apa bendungan itu? Nggak usah saya tunjukkan provinsi mana,” tegas Jokowi dengan nada tinggi.
Selain itu, Jokowi mencontohkan kasus lain soal pelabuhan yang dibangun di Kalimantan, tapi tak tersambung jalan. “Untuk apa pelabuhan itu?” tanyanya lagi.
Soal pembangunan SDM, Jokowi meminta, pemda fokus terhadap masalah stunting akibat kurang gizi. “Hati-hati dengan ini. Pemda harus turut campur ke sana terutama yang petanya merah, semua daerah, provinsi, ada semua,” wanti-wanti dia.
Terkait perampingan birokrasi, pemerintah akan pangkas eselon tiga dan empat. Nantinya, mereka akan diganti oleh kecerdasan buatan alias artificial intelligent (AI). “Dengan big data kita miliki, tidak bertele-tele, tidak muter-muter,” tuturnya.
Sementara penyederhanaan regulasi akan mengajukan omnibus law kepada DPR, pekan ini. Ada 42 ribu regulasi yang mengatur negara ini. Ini menyulitkan pengambilan keputusan. “Bayangkan, Pak ada peraturan ini nggak boleh’, mau apa kita? Diam saja? Nggak mau saya,” tegasnya.
Jokowi menargetkan penyelesaian omnibus law tidak lebih dari tiga bulan. Jokowi mengungkapkan sudah membisiki Ketua DPR Puan Maharani agar lekas menyelesaikannya.
Nah, yang terakhir, jadi puncak kekesalan Jokowi. Transformasi ekonomi mandek. Yang dituding jadi penyebabnya adalah impor bahan bakar minyak dan gas yang besar. “Dikit-dikit impor, dikit-dikit impor. Terutama yang berkaitan dengan energi, barang modal, dan bahan baku,” keluh Jokowi.