JAKARTA-Perum Bulog meminta Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran kepada BUMN pangan tersebut guna membiayai kebijakan pembuangan beras yang sudah mengalami penurunan mutu atau disposal stock.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh menyebutkan sekitar 20.000 ton dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) akan dimusnahkan. Stok beras itu senilai Rp160 miliar dengan rata-rata harga pembelian di petani Rp8.000 per kilogram.
“Ini yang jadi masalah. Dari Pemerintah sudah ada [aturannya], di Kemenkeu belum ada anggaran. Ini kami sudah usulkan. Kami sudah jalankan sesuai Permentan, tetapi untuk eksekusi disposal anggaran tidak ada. Kalau kami musnahkan, gimana penggantiannya,” kata Tri di Jakarta dikutip dari Antara, Jumat (29/11/2019).
Baca Juga:DPRD Serahkan Hasil Audit Investigatif BPK Soal Pelindo II ke Erick Thohir, Ini HasilnyaTumpang Bawang
Dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 38/2018 tentang Pengelolaan CBP disebutkan CBP harus dilakukan disposal atau pembuangan apabila telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit empat bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu.
Batas waktu simpan terhitung mulai CBP disimpan di gudang yang dikuasai Perum Bulog. Permentan tersebut mulai aktif pada Oktober 2018.
Tri menjelaskan dari 2,3 juta stok beras yang ada di gudang Bulog saat ini, sekitar 100.000 ton beras yang usianya sudah di atas empat bulan. Dari jumlah tersebut, 20.000 ton beras dengan usia penyimpanan lebih dari satu tahun akan dimusnahkan.
“Semua stok Bulog yang disimpan lebih dari lima bulan itu dapat di-disposal, bisa diolah kembali, diubah menjadi tepung dan yang lain, atau turunan beras atau dihibahkan, atau dimusnahkan,” kata Tri.
Dia menambahkan anggaran untuk penggantian beras yang di-disposal masih dikaji oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
Bulog berharap adanya sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan karena berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ya semakin rusak kualitasnya kalau ditahan semakin lama. Makanya kami ‘lempar’ ke Kemenko Perekonomian. Kami sudah sampaikan ada sekian ton untuk disposal,” pungkasnya. (Antara)