JAKARTA-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah mengevaluasi kebijakan Ujian Nasional (UN) yang saat ini dinilai tidak banyak memberikan dampak positif terhadap anak didik di sekolah.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan, Ujian Nasional (UN) selama ini kurang bisa menilai perkembangan pendidikan di Indonesia. Menurutnya, UN hanya sebatas tolok ukur untuk menilai prestasi siswa.
“Menrut saya, ini sebuah kesalahan dan siswalah yang dirugikan. Jadi mereka merasa gagal, kalau angkanya tidak memadai,” kata Nadiem, Senin (2/12).
Baca Juga:Mengenal Granat Asap yang Meledak di Kawasan MonasHadir di Stand Makanan Tentara, Menhan Prabowo Subianto Berkelakar Belum Sarapan
Menurut Nadiem, beban siswa saat ini sangat berat, dimulai dari kurikulum sekolah yang sangat padat dan besarnya materi yang diujikan. Akibatnya, esensi Kurikulum 2013 yang sebenarnya sudah baik tidak bisa tersampaikan secara tepat kepada siswa.
“Semuanya kejar tayang. Kasihan murid kita,” ujarnya.
Kendati demikian, Nadiem mengakui bahwa di dalam dunia pendidikan memang dibutuhkan tolok ukur skala nasional yang bisa dijadikan dasar evaluasi sekolah. Namun, dengan sistem UN yang ada sekarang, tolok ukur tersebut dinilainya tidak tepat.
“Apabila formatnya terlalu membebani siswa dan guru, hasilnya justru tidak sesuai yang diharapkan. Jangan sampai, ujian ini hanya menilai berapa jumlah informasi yang diserap siswa,” tuturnya.
Nadiem berpandangan, bahwa sebuah tolok ukur harus berdasarkan target, yakni dari siswa tersebut harus memiliki kompetensi dasar. “Jadi, mohon sabar. Ditunggu kabarnya, kami akan segera merumuskan rencana ke depan,” ujarnya.
Selain penghapusan UN, pihaknya ingin menyederhanakan kurikulum. Ia juga menginginkan, untuk meningkatkan kompetensi agar menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
Salah satunya, kegunaan link and match dalam dunia pendidikan yang berfungsi untuk menjembatani kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.
“Arahan pak presiden untuk menciptakan link and match antar sistem pendidikan kita dan apa yang dibutuhkan di dunia industri dll begitu,” jelasnya
Baca Juga:Ledakan di Kawasan Monas, Polisi Belum Bisa Simpulkan Granat Asap Milik SiapaPangdam Jaya Imbau Warganet Tidak Viralkan Video dan Foto Ledakan di Monas
Untuk itu, kata Nadiem, diperlukannya beberapa hal seperti deregulasi dari semua instansi unit pendidikan. Ia juga menyoroti, soal plafform merdeka belajar yang akan dibuat.
“Dan untuk mencapai itukan ada beberapa hal salah satunya adalah, deregulasi dan debirokratisasi dari semua instansi unit pendidikan, makanya platformnya yang kami sebut itu merdeka belajar,” tuturnya.