JAKARTA-Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI Laksda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto memaparkan strategi menghadapi gerakan kemerdekaan Papua yang multifaksi.
“Gerakan Papua merdeka bukanlah sebuah organisasi bersenjata yang terstruktur dan memiliki hierarki jabatan,” kata Soleman Ponto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.
Oleh karena itu, untuk menghadapi kelompok tersebut pemerintah disarankan mengerahkan aparat penegak hukum, yaitu Polri.
Baca Juga:BMKG Ungkap Fenomena 200 Hari Tanpa Hujan di Beberapa WilayahUtang Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, Bulog: Belum Dibayar Kantor Sri Mulyani
“Bukan TNI yang diturunkan untuk mengatasi gangguan keamanan di Papua itu. Karena mereka hanya kriminal,” kata Soleman dalam sebuah diskusi bertema “Konflik Internal Kelompok Separatis Papua: Mengkaji Aktor-aktor Pengganggu Keamanan di Papua dan Model Pengamanan yang Ideal” di Universitas Satya Negara Indonesia (USNI), Jakarta, Jumat (29/11).
Berangkat dari banyaknya faksi dalam gerakan kemerdekaan Papua yang cenderung kriminal itu, dia menegaskan bahwa konsekuensi penambahan jumlah polisi yang bertugas di Papua.
Selain itu, Soleman juga menyarankan agar pemerintah mau berdialog dengan dan mendengar permintaan faksi-faksi tersebut, serta memberi penjelasan bagi yang mau berdialog.
Pakar keamanan dari Universitas Parahyangan I Nyoman Sudira mengatakan bahwa pendekatan keamanan di Papua harus diubah menjadi human security, bukan militeristik.
Ia menilai pendekatan militeristik semata hanya akan menjadikan negara sebagai musuh bersama.
“Ancaman di Papua itu adalah sempitnya ruang gerak pemerintah untuk melindungi orang Papua,” kata doktor lulusan Helsinki itu.
Bukan Gerakan Tunggal
Sementara itu, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Satya Negara Indonesia Pradono Budi Saputro melihat gerakan kemerdekaan Papua tidak bisa sebagai sebuah gerakan tunggal.
Baca Juga:Pembunuhan Jurnalis Malta: Terduga Pelaku Pembunuh Dibayar Rp 2,3 MBeredar Foto Polisi Masjid, Ini Penjelasannya
“Ada kelompok yang berkampanye di luar negeri dengan pendekatan diplomasi, ada pula yang bergerak di dalam negeri dengan pendekatan senjata dan kekerasan,” kata Pradono.
Ia berpendapat bahwa ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) pimpinan Benny Wenda itu aktif di dunia internasional, sedangkan di dalam negeri ada OPM yang mengedepankan kekerasan.
Banyaknya faksi dan beragamnya cara yang mereka lakukan untuk memerdekakan wilayah Papua, lanjut dia, sebenarnya bukan baru kali ini terungkap.
Pada tahun 2015, Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) dalam laporannya The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement sudah menyatakan bahwa di internal Organisasi Papua Merdeka (OPM) sendiri sudah pecah sejak awal terbentuknya pada tahun 1971.