Presiden meminta kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto untuk memprioritaskan produk dengan komponen lokal sangat tinggi agar didahulukan masuk ke e-catalogue.
“Persulit barang impar-impor, senangnya impar-impor kita, ini duit APBN, APBD, harga murah bukan patokan utama kalau murah tapi impor saya lebih senang barang lokal walau harga sedikit lebih mahal,” tegas Presiden.
Berdasarkan data LKPP, pengadaan barang/jasa pemerintah sendiri secara langsung telah mendorong berputarnya roda ekonomi nasional. Total belanja barang/jasa pemerintah pada periode 2015–2019 adalah sebesar Rp5.335 triliun. Dengan nilai penghematan sebesar Rp177,93 triliun dari proses pengadaan melalui e-tendering dan e-purchasing. (*)