Kalangan politikus melihat peran Budi mirip yang dulu dilakukan oleh Taufiq Kiemas, suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kemiripan itu mungkin benar dalam urusan menjembatani tokoh politik yang tengah berseteru. Tapi ada perbedaan yang mencolok pula. Bagaimananapun Taufiq, yang saat itu menjabat Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat, merupakan politikus. Adapun Budi memimpin lembaga intelijen yang seharusnya menjauhi manuver politik.
Langkah Budi semakin masuk dalam politik lantaran ia ditengarai juga berperan mempertemukan Prabowo dengan Megawati pada Juli lalu. Pertemuan yang berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, itu telah mengubah konstelasi politik. Prabowo bersama Partai Gerindra yang dipimpinnya semula diperkirakan akan berperan sebagai oposisi murni. Manuver politik di Teuku Umar, juga pertemuan sebelumnya dengan Jokowi, menyebabkan prediksi itu meleset.
Sebagai Kepala BIN, Budi semestinya menjauhi lobi-lobi politik yang melibatkan para pemimpin partai. Ia seharusnya menjaga prinsip penting dalam intelijen, seperti profesionalitas, integritas, dan netralitas yang diatur dalam Undang-Undang Intelijen Negara.
Baca Juga:Disebut Amran Ada Mafia Data, Ini Penjelasan BPSKambing Semok
Bukan kali ini saja figur Budi Gunawan mengundang kontroversi. Pada 2015, saat menjadi Wakil Kepala Polri, ia juga pernah menjadi sorotan. Ketika itu, Budi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus ini memicu pertikaian sengit antara KPK dan kepolisian. Ujungnya, dua pemimpin komisi antikorupsi saat itu ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.
Setelah konflik itu mereda, karier Budi ternyata belum habis. Setahun kemudian, ia diangkat menjadi Kepala BIN oleh Presiden Jokowi. Kini bahkan ia disebut-sebut berpeluang besar untuk menduduki posisi penting dalam kabinet Jokowi periode mendatang.
Presiden Jokowi seharusnya mempertimbangkan rekam jejak Budi Gunawan selama ini. Presiden semestinya pula meluruskan sepak terjang Budi sebagai bos intelijen. Tugas intelijen negara jelas memberikan masukan kepada kepala negara, bukan kepada Jokowi sebagai pribadi atau tokoh politik. Tugas intelijen negara bukanlah mengurusi kompromi antar-tokoh politik.
Dalam pengamatan beritaradar.com, seluruh pernyataan publik dan perkiraan intelijen dari Marciano Norman dapat dikatakan terbukti, catat saja pernyataan-pernyataan Marciano terkait terorisme, separatisme, konflik komunal, dan pemilu. Senada dengan artikel populer yang dimuat dalam website BIN yang berjudul Menggantung Harapan Pada Netralitas Intelijen merupakan sebuah angin segar dari Intelijen Negara tertinggi di Indonesia yang kembali menegaskan bahwa Intelijen Negara akan bersikap profesional dan netral dalam pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014.