SEJAK awal tersebarnya isu nama calon Kepala BIN, tercatat setidaknya ada satu nama di media massa yakni, dari kalangan sipil itu mencuat nama Suhendra Hadikuntono. Tokoh-tokoh dari Aceh hingga Papua menginginkan BIN kembali dipimpin oleh sipil sebagaimana pada era Bung Karno saat BIN dipimpin Dr Soebandrio (1959-1965), atau belum lama ini saat Assad Ali menjadi Wakil Kepala BIN.

Bukti gegagalan sebelumnya adalah rusuh Papua, serta aksi demonstrasi massa yang berujung kerusuhan pada 21 Mei dan 22-23 September 2019 di Jakarta.

“Sudah saatnya Kepala BIN dari sipil,” ujar Ketua Umum Pemuda Adat Papua, Timotius D Telimolo dalam rilisnya.

Siapa Suhendra Hadikuntono?

Pria lulusan University Kebangsaan Malaysia ini merupakan pemilik beberapa perusahaan multinasional yang bernaung dalam bendera Indo Sarana Prima Group.

Perusahaan itu bergerak di bidang security, parking, fumigasi, plantation, furniture, dan PT Indo Cetta Prima, salah salah satu perusahaan besar di Indonesia.

Pria santun kelahiran Medan 50 tahun lalu ini sengaja menghindari sorotan media massa dalam setiap aktivitasnya. Dikutip beritaradar.com dari Suhendra Hadikuntono Bekerja dalam Sunyi, kisah keterlibatan Suhendra dalam kasus ini bermula saat dimintai tolong oleh sahabatnya Duta Besar Vietnam di Indonesia pada akhir 2013. Pemerintah Vietnam protes keras kepada Pemerintah Indonesia atas ditahannya 90 warga negara Vietnam di Kepulauan Anambas yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia.

Protes keras dari Vietnam bukan karena untuk membela warganya yang melakukan pencurian ikan, melainkan ternyata 90 orang tersebut telah ditahan oleh otoritas keamanan Indonesia selama setahun tanpa proses hukum.

Selama setahun itu mereka diperlakukan tidak manusiawi. Mereka dipaksa kerja keras tanpa dikasih makan yang layak bahkan tanpa dibayar sepeser pun.

Kondisi mereka benar- benar mengenaskan. Bahkan ada yang sakit jiwa karenanya. Mereka benar-benar diperlakukan seperti budak.

Kejadian ini memicu gelombang protes di Vietnam. Bahkan konon ada demonstrasi besar-besaran di Vietnam sampai Kedutaan Besar RI di Vietnam dibakar massa.

Peristiwa ini sengaja ditutupi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada waktu itu karena akan mempermalukan bangsa dan negara.