Padahal, mereka telah berjuang memenangkan Jokowi sejak awal. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, misalnya, berharap Jokowi lebih memprioritaskan partai-partai yang sejak awal mendukungnya. Bukan mendahulukan partai yang nantinya baru bergabung ke dalam koalisi. PPP, partai pendukung Jokowi-Ma’ruf lainnya, bahkan mengingatkan agar partai politik yang baru akan masuk itu tak boleh berperilaku seperti oposisi.
“Kritis boleh dalam konteks menjalankan tugas pengawasan di parlemen, namun tidak berperilaku seperti oposisi dalam model pemerintahan parlementer,” kata Sekjen PPP Arsul Sani saat dihubungi, Jumat (11/10/2019).
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menekankan bahwa kontestasi politik telah usai pasca-Pilpres 2019.
Baca Juga:18 Mobil Mewah, Berikut Tamu Kenegaraan Yang Hadir Di Pelantikan Jokowi-MarufYa Ampun, Motivator Hajar 4 Siswa Peserta Seminar Kewirausahaan
Menurut Prabowo, saat ini semua pimpinan partai politik perlu menjalin komunikasi politik untuk kepentingan bangsa.
Hal itu ia katakan seusai bertemu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019) malam.
“Kita perlu bertarung, kita perlu berkompetisi, pada saatnya kita adu gagasan, kita adu argumen, kita adu pemikiran, tapi begitu pertarungan selesai kita harus bertemu, kita harus cari titik titik persamaan,” ujar Prabowo
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai bahwa petinggi DPR dan MPR terpilih yang berasal dari partai politik pendukung pemerintah merupakan realita yang menjadi bagian dari keberhasilan pemilu serentak.
Seperti diketahui, Ketua DPR 2019-2024 dijabat oleh politisi PDI Perjuangan, Puan Maharani. Sementara, politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, diputuskan menjabat sebagai Ketua MPR 2019-2024.
“Soal pimpinan MPR dan DPR yang didominasi politisi dari parpol pendukung pemerintah, saya kira ini bagian dari misi pemilu serentak,” kata Lucius, Jumat (4/10/2019).
“Pemilu serentak memang menghendaki kehadiran mayoritas pendukung pemerintah di parlemen agar pemerintahan presidensial bisa berjalan stabil,” ujar dia.
Baca Juga:Libatkan Kadis PUPR, Pola Kasus Suap Bupati Indramayu dan Walikota Medan BerbedaGeledah Pemkot Medan, KPK Sita Dokumen Hingga Kendaraan
Dengan begitu, Lucius berpandangan bahwa seharusnya kinerja pimpinan DPR juga ikut meningkat.
Sebab, legislatif dan pemerintah akan mudah bekerja sama saat membuat undang-undang.
“Tentu saja kehadiran pimpinan yang didominasi pendukung pemerintah akan berkontribusi pada peningkatan kinerja, karena mestinya tak ada kendala politis yang ditakutkan untuk melahirkan kebijakan baru,” tuturnya.