NEW YORK-Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dapat menghadiri sendiri rangkaian Sidang Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2020. Alasannya, kehadiran seorang kepala negara menjadi penting dalam acara terbesar di kancah internasional itu.
“Saya harap Pak Jokowi nanti hadir. Itu penting karena bagaimanapun Presiden dan Wapres kan berbeda, dia punya tingkatannya. Dan juga semuanya (kepala negara lain) menanyakan, mana Pak Joko? Jadi yang ditanya Pak Jokowi,” kata Wapres JK usai menyampaikan pidato dalam Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB di New York, Jumat (27/9/2019).
Selama pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi-JK, Wapres JK selalu hadir lima kali berturut-turut di Sidang Umum Tahunan PBB untuk mewakili Presiden Joko Widodo. Untuk Sidang Umum tahun ini, awalnya JK berharap Jokowi yang akan hadir ke New York, karena sejak menjabat sebagai Presiden, Jokowi belum pernah sekali pun menghadiri Sidang Majelis Umum PBB.
Baca Juga:Mendikbud Terbitkan Surat Edaran Larang Siswa Ikut DemoLahan Rumput di Bandara Kertajati Terbakar, Penerbangan Sudah Normal
“Saya kira memang tahun ini, kita harapkan Beliau (Jokowi) hadir. Tapi karena kesibukan di dalam negeri, jadi saya yang pergi untuk mewakili Beliau. Jadi sekali lagi, itu penting bagi suatu kepala negara hadir di sini,” tambah JK.
Ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam sidang umum PBB awalnya dipersoalkan anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon. Ia menilai, jika Jokowi terus diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, suasana sidang umum PBB tak akan berbeda.
“Iya, harus involve. Kalau hanya Retno Marsudi atau Pak Jusuf Kalla, emosinya kan berbeda itu, tetapi lagi-lagi saya tidak tahu persis apa alasannya (Jokowi tak hadiri sidang PBB),” kata Effendi, Senin (23/9/2019).
Menurut dia, sudah saatnya Presiden Jokowi berani berpidato di sidang umum PBB, khususnya soal posisi Indonesia di mata Internasional.
“Berani dong bicara satu dua menit di general assembly di UN sana. Bicara dong, sebutkan apa posisi kita. Itu enggak bisa kita wakilkan dengan Menlu, harus Presiden dan Presiden saya kira punya kemampuan sebenarnya,” lanjut dia.
Pihak Istana pun memberi penjelasan. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut, agenda dalam negeri Presiden Jokowi sangat padat. Hal itulah yang membuat Presiden tidak pernah memenuhi undangan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York selama lima tahun terakhir.