Aswin mengakui sarana belajar yang ditawarkan kepada siswa di daerah terdampak karhutla tersebut bisa tidak maksimal karena bergantung pada akses internet di masing-masing daerah. “Saya memang tidak menutup mata memang sebagian adik-adik di daerah akan kesulitan mengakses internet, tapi setidaknya ini suatu upaya dari kementerian,” katanya.
Sejak 16 September 2019 sudah ada enam provinsi yang menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta pada waktu tertentu meliburkan sekolah guna menghindari dampak paparan kabut asap terhadap para siswa.
Provinsi yang sudah menetapkan status siaga darurat karhutla meliputi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Menurut Aswin, di enam provinsi yang sudah menetapkan status darurat karhutla itu ada setidaknya tiga juta siswa dan guru yang berisiko kena dampak paparan kabut asap.
Baca Juga:Mempercepat Jatuhnya JokowiEkonomi Bobrok, Siapa yang Bertahan di Kabinet Jokowi?
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada prinsipnya menginginkan kegiatan belajar siswa di daerah karhutla tidak sampai terganggu akibat kabut asap. “Intinya proses belajar mengajar tetap harus jalan, untuk mencapai out put (hasil) pendidikan, meskipun harus mengundurkan kalender pendidikan,” ujar Aswin. (fin)