JAKARTA-Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjawab sindiran yang sempat beredar di publik mengenai penggunaan mobil Esemka sebagai mobil dinas menteri hingga kepresidenan. Menurutnya, sindiran itu tak tepat diberikan lantaran mobil Esemka yang baru dirilis berjenis pikap.
“Ya kan dia baru produksi mobil pikap, mobil menteri mobil apa? Pikap? Menteri pakai pikap, memang semua barangnya apa?” ucap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/9).
Menurutnya, bila Esemka sudah memproduksi jenis mobil lain, terutama yang bisa digunakan untuk dinas kementerian dan kepresidenan, tentu bukan hal yang salah untuk dipertimbangkan ke depan. Toh, yang terpenting, sambungnya, kualitas mobil Esemka tidak kalah dibandingkan dengan mobil pabrikan lain yang berstandar internasional.
Baca Juga:Didakwa Perintah Menag Atur Jabatan, Romahurmuziy Terima Rp325 JutaDisbudpar Kota Malang Pastikan Museum Bentoel tidak Masuk Cagar Budaya
“Jangka waktu ke depan, kalau ada desain seperti SUV, tidak ada masalah. Kemarin kan sudah dibikin SUV prototype, nah itu multiplatform juga, multiplatform salah satunya perusahaan basisnya Eropa juga,” terangnya.
Sindiran soal Esemka seharusnya menjadi mobil dinas kementerian dan kepresidenan datang dari berbagai pihak. Salah satunya, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil.
Ia sempat melempar pernyataan agar Jokowi mengganti mobil dinas kepresidenan dengan seri Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard dengan mobil Esemka. Pernyataan tersebut dilemparnya ke publik sehari setelah kepala negara meresmikan pabrik perdana l PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) di Boyolali, Jawa Tengah, yang memproduksi mobil Esemka.
“Karena itu harus diawali oleh presiden dulu menggunakan mobil merek Esemka sebagai mobil kepresidenan, tak menggunakan Alphard, Mercy,” kata Nasir.
Tak hanya itu, Nasir turut meminta agar pihak pabrik yang memproduksi Mobil Esemka untuk transparan dan terbuka soal komponen mobil yang digunakan saat ini. Ia menyatakan seharusnya dijabarkan apakah komponennya 100 persen berasal dari dalam negeri atau impor dari luar negeri. (*)