“Pola urbanisasi sebelum terjadi desentralisasi itu masih ke kota-kota seperti Jakarta dan Surabaya. Namun setelah desentralisasi polanya urbanisasi memang tetap sama tapi beberapa daerah lain menjadi sudah mulai muncul dan berkembang,” ucapnya.
Mengenai penerapan desentralisasi di daerah luar Jawa, menurutnya, hal tersebut telah berdampak positif karena menunjukkan sudah semakin demokratis dan pemerintahan daerah sudah bisa menetapkan secara mandiri apa yang diperlukan oleh daerahnya. Namun terkadang tumpang tindih kebijakan antara pemerintahan kabupaten/kota, provinsi dan pusat, seringkali terjadi.
“Kepemimpinan daerah juga menjadi isu penting dalam desentralisasi. Kerena jika suatu daerah punya pemimpin yang bagus, dia bisa mendorong daerah tersebut semakin maju. Leadership itu sangat perlu,” tegasnya.
Baca Juga:Nasib Museum Bentoel Dijual?NKRI Harga Mati: Benny Wenda Tak Berhak Mengatur, Ini 10 Tuntutan Perwakilan Papua
Dia melihat, pemekaran di era desentralisasi juga begitu hebat sekali. Sekarang bahkan hampir ada 500 kabupaten kota dan 34 provinsi di Indonesia. Dalam 20 tahun terjadi pemekaran sekitar 200 kabupaten/kota baru. Namun kekurangannya adalah tidak terjalinnya kolaborasi antar daerah sehingga terjadi fragmentasi. “Pembangunan daerah harus terkoordinasi dengan baik. Sebab dalam desentralisasi, tiap-tiap pemerintahan daerah punya kewenangan tersendiri,” pesan guru besar yang pernah meraih Harvard Kennedy School Indonesia Research Fellowship (2014) dan Habibie Award (2016) itu.
Perpindahan Ibu KotaPemerintah Indonesia telah merencanakan akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menanggapi rencananya tersebut, Prof. Tommy mengatakan hal tersebut tidaklah menjadi persoalan jika memang sudah ada persetujuan bersama. Namun menurutnya, pindahnya ibu kota tidak juga bakal menjamin beban Jakarta berkurang. “Pasti akan berpengaruh pada pembangunan di daerah Kalimantan, tapi beban Jakarta akan tetap seperti itu. Mungkin ada berkurang tapi tidak akan terlalu besar,” katanya.
Hanya dia menilai, pertimbangan lokasi pemindahan ibu kota baru haruslah dipertimbangkan secara matang karena daerah Kalimantan rawan kebakaran hutan. Sehingga perpindahan ibu kota baru jangan sampai menimbulkan masalah baru. (rls)