Nilai guna kelompok-kelompok semacam itu jauh lebih mendasar tinimbang tukang pukul sewaan atau gengsterisme politik –peran-peran yang era kiwari terus menurun. Mereka umumnya langgas dari kendali langsung militer atau polisi, asalkan mereka mereproduksi peran “serupa-negara” dalam memelihara tatanan sosial-politik yang umumnya kondusif bagi kepentingan elite politik dan bisnis.
Dengan demikian, mereka menjadi kolaborator berharga, bahkan “aset bangsa”, yang bisa diberi konsesi-konsesi ekonomi dan politik.
Lalu, kemana aparat penegak hukum?