Dasco juga membantah sejumlah kritik yang disampaikan bahwa pelantikan para menteri di akhir masa pemerintahan Jokowi adalah hal yang politis. Dia menegaskan bahwa pelantikan itu demi percepatan pembangunan Indonesia di masa depan.
“Ada percepatan untuk lancarnya sinkronisasi untuk menyongsong baru ke depan,” kata dia.
Sinyalemen bahwa prosesi reshuffle ini demi memuluskan transisi pemerintahan juga ditunjukkan oleh Bahlil Lahadalia.
Baca Juga:Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Penyakit di Eropa Ingatkan Warga Waspada Risiko Virus MpoxKebakaran Kompleks Pertokoan Eks Hasil Pasar Raya 1 Salatiga Diduga Korsleting, 4 Kios di Blok A24-A27 Ludes
Sebelum dilantik menjadi Menteri ESDM, Bahlil dan calon menteri lainnya menghadap ke kediaman Prabowo Subianto. Bahlil mengaku mendapat pesan dari Prabowo untuk mengatur perizinan tambang dan mengakomodasi keterlibatan rakyat dan pemerintah daerah.
“Mas Bahlil ini adalah mengelola ESDM, mengelola sumber daya alam yang terkait dengan rakyat, jadi harus mementingkan kepentingan rakyat, nasionalisme, NKRI. Kita harus bagus, kemudian mampu mengatur perizinan yang lebih baik, transparan, memudahkan, harus pengelolaan sumber daya alam yang inklusif, melibatkan rakyat daerah,” kata Bahlil menirukan perkataan Prabowo.
Prabowo tak hadir dalam proses pelantikan menteri baru karena sedang melakukan kunjungan kerja ke Australia dan kehadirannya diwakili oleh Dasco.
Jokowi yang masih ber-KTA PDIP dikritik oleh para pengurus partai tersebut. Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menyebut Jokowi sedang bermain politik kotor demi kepentingan dinasti anaknya, Gibran Rakabuming Raka yang akan menjadi wakil presiden di kabinet mendatang.
“Secara umum saya melihat Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya,” kata Deddy.
Dia menerangkan bahwa tidak ada alasan substansial untuk melakukan pengangkatan menteri di sisa jabatan kurang dua bulan tersebut. Menurutnya, Jokowi sedang membentangkan karpet merah untuk Prabowo Subianto yang akan segera dilantik menjadi presiden Oktober mendatang.
“Sebab tidak ada alasan etis, substansial, teknis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang dua bulan lengser. Menurut saya Jokowi sedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo selama 5 tahun ke depan,” kata Deddy.
Baca Juga:BPS Catat Indonesia Masih Impor dari Israel Juni 2024, Berikut Data Jenis Barang dan Perkembangan NilainyaDemonstrasi Besar Mahasiswa di Bangladesh Berujung Kerusuhan, Ini Penyebab dan Jumlah Korban
Selain menyiapkan karpet merah untuk Prabowo-Gibran, Jokowi juga dituding hendak mengobok-obok kedaulatan sejumlah partai dengan mengganti Menkumham.
Salah satu yang menjadi sorotan dari penggantian Yasonna Laoly adalah intervensi kepengurusan Partai Golkar dan upaya pengesahan Undang-undang MD3 untuk mengganti aturan pemilihan ketua DPR RI.