19 Orang Jadi Tersangka Penyalahgunaan Solar Subsidi Ditangkap di 6 Wilayah, Kapolri Ungkap Modusnya

19 Orang Jadi Tersangka Penyalahgunaan Solar Subsidi Ditangkap di 6 Wilayah, Kapolri Ungkap Modusnya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
0 Komentar

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya telah menciduk 19 orang terkait penyalahgunaan solar subsidi. Belasan orang itu kini sudah ditetapkan jadi tersangka.

Listyo Sigit mengatakan 19 orang tersangka ini ditangkap di 6 wilayah berbeda. Mereka ditangkap atas kasus penyalahgunaan BBM solar subsidi digunakan untuk industri.

“Kita menangkap kurang lebih 19 tersangka di 6 wilayah. Ini (penindakan hukum) akan terus kita lakukan sehingga distribusi atau peruntukan BBM subsidi bisa diberikan ke masyarakat yang perlu subsidi,” ungkap Listyo Sigit dalam konferensi pers bersama Kementerian BUMN dan Pertamina, Jumat (8/4/2022).

Baca Juga:Kritik Respons Rombongan Kunker Jokowi di Jambi Soal Warga Bawa Poster “Turunkan Harga Minyak Goreng”, Fadli Zon: Demokrasi Semakin DikebiriKoruptor Samarkan Kekayaan Hasil Korupsi, KPK Terbitkan 11 Sprindik Pencucian Uang

Dia mengatakan awalnya sejauh ini ada perbedaan harga yang sangat signifikan antara solar subsidi dengan solar industri. Karena gap harga yang tinggi itu dia mengatakan ada oknum yang sengaja mengalirkan BBM subsidi untuk kebutuhan industri.

“Ada disparitas tinggi antara solar subsidi dan industri, gap-nya ini kurang lebih Rp 12.500, sehingga ini kemudian yang di lapangan disalahgunakan oleh kelompok masyarakat tertentu,” ungkap Listyo Sigit.

Kapolri mengatakan ada spekulan yang muncul di balik disparitas harga yang terjadi antara solar subsidi dan non subsidi.

“Spekulan manfaatkan disparitas harga ini untuk mengambil kebutuhan solar industri dengan mengambilnya dari SPBU subsidi,” kata Listyo Sigit.

Menurutnya hal ini merugikan semua pihak. Di satu sisi, kerugian diterima pemerintah yang memberikan subsidi namun tidak tepat sasaran. Sementara itu, penerima solar subsidi yang merupakan pengusaha UMKM hingga transportasi umum kesulitan mendapatkan BBM subsidi.

“Ini menambah beban bagi pemerintah. Lalu, tentunya ini juga akan menimbulkan permasalahan karena di satu sisi subsidi harusnya diberikan ke masyarakat yang perlu subsidi, misalnya transportasi umum, UMKM dan masyarakat yang memang perlu disubsidi,” jelas Listyo Sigit.

“Ini membuat kebutuhan BBM industri menurun dan kebutuhan subsidi meningkat,” pungkasnya. (*)

0 Komentar