“Putusan pengadilan adalah putusan rasis yang diambil oleh hakim pemukim [David Mintz, yang tinggal di pemukiman ilegal di Tepi Barat],” kata Kepala Dewan Desa Masafar Yatta, Nidal Younes.
“Kami telah berperang dengan Israel di pengadilan selama 22 tahun terakhir dan hakim ini membutuhkan waktu lima menit untuk menghancurkan kehidupan 12 desa dan orang-orang yang bergantung pada tanah tersebut,” katanya.
Delapan belas persen dari Tepi Barat yang diduduki telah dinyatakan sebagai zona tembak untuk pelatihan militer Israel sejak tahun 1970-an.
Baca Juga:Elon Musk dan Twitter Inc Digugat Pengelola Dana PensiunBMKG: Peringatan Dini Gelombang Tinggi hingga 6 Meter di Barat Lampung – Kepulauan Mentawai
Menurut risalah pertemuan tingkat menteri tahun 1981, Menteri Pertanian saat itu, Ariel Sharon, yang kemudian menjadi perdana menteri, mengusulkan pembuatan Zona Penembakan 918 dengan maksud eksplisit untuk memaksa warga Palestina setempat meninggalkan rumah mereka.
Komunitas Palestina yang tinggal di dalam zona tembak telah berulang kali diancam dengan pembongkaran rumah dan penyitaan lahan pertanian karena mereka tidak memiliki izin bangunan, yang dikeluarkan oleh otoritas Israel dan hampir tidak mungkin diperoleh.
Orang-orang di Masafer Yatta juga menjadi sasaran serangan intensif dari komunitas pemukim ilegal Israel di dekatnya dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam sebuah pernyataan, Breaking the Silence, sebuah LSM Israel, mengatakan bahwa pengadilan tinggi baru saja memberi lampu hijau perpindahan penduduk terbesar dalam sejarah pendudukan sejak awal 1970-an.
“Deportasi lebih dari 1.000 orang demi perluasan pemukiman, pos terdepan dan pelatihan tentara Pasukan Pertahanan Israel bukan hanya bencana kemanusiaan yang dapat menjadi preseden bagi komunitas lain di Tepi Barat, tetapi juga langkah yang jelas dalam pencaplokan de facto atas wilayah Palestina yang diduduki dan memperkuat kekuasaan militer tanpa batas,” tuturnya. (*)