KOMITMEN arsiparis untuk beradaptasi bertransformasi di era digitalisasi dan keterbukaan informasi publik. Peran arsiparis tidak hanya sebatas penjaga ‘gudang’ dokumen. Arsiparis, garda terdepan menjaga memori kolektif bangsa, akuntabilitas kinerja pemerintah, menyediakan informasi cepat, valid bagi masyarakat dan pengambilan keputusan.
Demikian sambutan Gubernur Jawa Barat melalui Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Nanin Hayani Adam saat pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) IV Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) Wilayah Provinsi Jawa Barat dengan tema Transformasi Kompetensi dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Arsiparis” di Hotel Savoy Homann, Bandung pada Kamis (27/11).
“Transformasi kompetensi menjadi keniscayaan. Arsiparis harus menguasai teknologi informasi, memehami tata kelola data elektronik dan mampu mengelola risiko keamanan infomasi. Organisasi profesi AAI sebagai wadah utama untuk menfasilitasi peningkatan kompetensi melalui program pelatihan, sertifikasi dan berbagai pengetahuan (knowledge sharing) yang terstruktur,” tulis sambutannya.
Baca Juga:Pemprov Jawa Barat Renovasi Gerbang Gedung Sate Berbentuk Candi Anggaran Capai Rp3,9 MiliarKetika Manusia Bertanya dan Mengugat, Jokowi Sudah Menjawabnya
Lebih lanjut, AAI memiliki peran krusial, jembatan komunikasi dan advokasi pemerintah pusat dan daerah. Profesi arsiparis semakin dihargai, diminati dan mendapatkan tempat yang layak dalam struktur birokrasi negara.
“Semangat kebersamaan dan profesionalisme. AAI mampu menjadi organisasi profesi yang solid dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kearsipan nasional,” pungkas sambutannya.
Sementara, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Kusmana Hartadji mengharapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia arsiparis sebagai wadah profesi, komunikasi dan kajian ilmiah guna mempertinggi kualitas sumber daya manusia kearsipan, khususnya arsiparis.
“Penyelenggaraan kearsipan di era digital menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Arsip bukan lagi sekadar tumpukan dokumen yang disimpan di gudang, melainkan sumber data dan fakta vital sebagai dasar rekomendasi kebijakan, percepatan pembangunan dan bukti akuntabilitas kinerja pemerintah,” paparnya.
Menurut Kusmana, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen penuh mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu pilarnya tertib arsip. Indeks kepatuhan dan pengelolaan kearsipan di Jawa Barat menunjukkan hasil yang baik. Oleh karena itu, kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kearsipan menjadi relevan dan mendesak.
“Meningkatkan komptensi teknis arsiparis dan pengelola arsip, khususnya dalam pengelolaan arsip elektronik. Menguatkan peran arsiparis sebagai agen perubahan yang mampu mengelola, menemukan dan menyajikan arsip secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan. Memastikan penyelenggaraan kearsipan di seluruh perangkat daerah dan kabupaten/koya di Jawa Barat berjalan sesuai kaidah, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya.